Polemik Ekspor Ganja, Politikus PKS Tarik Ucapan

Menuai kontroversi dari berbagai kalangan, anggota Fraksi PKS Rafli akhirnya menarik perkataannya soal ganja menjadi komoditas ekspor.
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli Aceh. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Menuai kontroversi dari berbagai kalangan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli menarik perkataannya soal ganja menjadi komoditas ekspor.

Beliau (Rafli) menarik usulan pribadinya (ekspor ganja)

Penarikan usulan itu dilakukan Rafli setelah mendapat teguran keras dari fraksi yang menaunginya. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, Jumat, 31 Januari 2020.

Baca juga: Ganja Banyak Manfaatnya, BNN Diminta Buka Mata

"Atas dasar itulah Fraksi PKS menegur keras Pak Rafli. Dan yang bersangkutan meminta maaf atas kesilapan pikiran dan pernyataan pribadinya itu. Sehingga menimbulkan polemik, serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Dan beliau (Rafli) menarik usulan pribadinya tersebut (ekspor ganja)," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dalam keterangannya Jumat, 31 Januari 2020.

Usulan Rafli itu mencuat dalam rapat Komisi VI DPR dengan Menteri Perdangangan Agus Suparmanto. Belum lama ini politikus asal Aceh tersebut mengusulkan agar hasil pertanian daerah bisa dipasarkan ke luar negeri. 

Salah satu yang disebut Rafli bisa dijadikan komoditi ekspor adalah ganja. Sebab, tanaman ini menurutnya memiliki fungsi medis dan punya nilai ekonomis yang baik.

"Misalnya, ganja ini. Entah untuk kebutuhan farmasi atau apa saja jangan kaku lah, kita harus dinamis. Ganja ini tumbuhnya mudah di Aceh. Saya rasa ini ganja harus jadi komoditas ekspor bagus," kata Rafli di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Pernyataan Rafli makin menjadi bahan perbincangan hangat ketika ia menyebut ganja tidak memiliki efek samping yang buruk seperti penggunaan sabu-sabu. 

"Jadi ganja ini sudah konspirasi global. Dibuat ganja nomor 1 bahayanya, padahal paling sewot orang itu buka yang pakai ganja. Pake sabu-sabu bunuh neneknya, segala macam," ujar Rafli.

Baca juga: Granat Siap Lawan Ide PKS Ganja Aceh Diekspor

Ungkapan Rafli itu menuai kritikan dari partai yang menaunginya. Hal tersebut dinilai bukan menunjukkan sikap fraksi.

"Pak Rafly, sebagai pribadi anggota DPR namun tidak mewakili sikap PKS, berbicara dalam forum Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan tentang peningkatan ekspor komoditas nasional dan lokal untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara," ucap Jazuli.

Dia menambahkan, pemerintah hanya perlu membuat regulasi yang tegas, agar ganja tidak lagi sering disalahgunakan sebagai narkotika. Jadi, kata Jazuli, pernyataan Rafli patut diluruskan karena tidak merepresentasikan sikap partai. 

"Dan apalagi usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS, karenanya pernyataan pribadi itu layak diluruskan dan dikoreksi, apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS, partai yang selama ini justru dikenal vokal menolak narkoba dan mendukung Badan Narkotika Nasional (BNN)," ujar Jazuli. []

Berita terkait
PKS Usulkan Ekspor Ganja, Saatnya Ngabalin Bicara
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Jokowi sibuk evakuasi WNI di China, belum memantau PKS wacana ganja.
Ganja Legal Era Soekarno, Dicap Narkoba Pas Soeharto
Menurut Lingkar Ganja Nusantara Ganja (LGN), daun surga legal era Presiden Soekarno, ilegal saat Soeharto memimpin dikarenakan konvensi PBB.
Konspirasi Global 'Kriminalisasi' Peganja
Anggota Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Singgih Tomi Gumilang menilai ada dilematik ekspor ganja kerana terbentur Konvensi Narkotik di PBB.