Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin enggan mengomentari usulan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal ekspor ganja. Dia berdalih belum mendengar kabar itu berembus di lingkungan Istana.
"Belum tahu saya (usulan) itu, saya tidak ikut perkembangan itu (ekspor ganja PKS). Presiden (Jokowi) juga kan ada di Jogja, ada peresmian, juga konsentrasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Provinsi Hubei, China," kata Ngabalin kepada Tagar, Jakarta, Jumat 31 Januari 2020.
Jadi saya sama sekali belum mendengar soal ini, nanti kita tunggu saja perkembangannya.
Komisaris Angkasa Pura I ini mengaku baru mendengar wacana ekspor ganja ketika dihubungi Tagar. Oleh karena itu dia mengatakan belum memahami konsep yang diusulkan Fraksi PKS di DPR RI untuk kemaslahatan umat.
"Jadi saya sama sekali belum mendengar soal ini, nanti kita tunggu saja perkembangannya," ujarnya.
Baca juga: Konspirasi Global 'Kriminalisasi' Peganja
Sebelumnya, usulan ganja jadi komoditas ekspor dilayangkan anggota Komisi VI DPR PKS Rafli Kande saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Gayung bersambut, usulan itu didukung oleh kolega Rafli di Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Sukamta mendengar bahwa di Aceh sendiri, ganja dibuat menjadi bahan baku obat.
"Saya kira itu pikiran bagus, kreatif dan solutif. Saya dengar di Aceh soal alternatif ganja untuk diolah menjadi bahan baku obat itu sudah menjadi diskusi para akademisi dan aktivis. Jadi Bang Rafly bagus dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh," kata Sukamta.
Baca juga: Ganja Legal Era Soekarno, Dicap Narkoba Pas Soeharto
Dia mengatakan, usulan tersebut merupakan cerminan keprihatinan PKS untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Rafli, kata dia, memiliki keprihatinan lebih terkait angka kemiskinan yang ada di kampung halamannya.
"Usulannya itu berangkat dari keprihatinannya yang mendalam melihat kondisi masyarakat Aceh yang terbelit kemiskinan serta ada potensi untuk keluar dari masalah itu," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 31 Januari 2020. []
