Untuk Indonesia
Polda Sulsel Imbau Warga Tidak Ikut Aksi People Power
Kapolda sulsel Irjen Jamidin mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan untuk tidak ikut aksi People Power di Jakarta tanggal 22 Mei mendatang
Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Sulsel Irjen Pol Hamidin didampingi Bupati Maros Hatta Rahman dalam sesi buka puasa bersama di Rujab Bupati Maros, Senin 13 Mei 2019 malam. (Foto: Tagar/Aan Febriansyah)

Maros - Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Sulawesi selatan (Sulsel) Irjen Pol Hamidin mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 pada tanggal 22 Mei mendatang.

"Kita akan melakukan pemantauan di beberapa titik, mulai bandara hingga pelabuhan. Juga sedang kita identifikasi warga yang akan berangkat ke Jakarta. Kita harapkan warga tidak ada yang ke Jakarta, kalau mau unjuk rasa cukup di sini saja," katanya, Senin 13 Mei 2019 malam.

Hamidin menyebutkan terkait rencana aksi yang akan berlangsung pada 22 Mei mendatang, pihaknya telah melakukan antisipasi sejak dini dengan melibatkan semua komponen pengamanan yang ada.

Di Sulsel ini kita punya satu batalion Brimob, kita juga sudah siapkan Sabhara dan semua komponen akan kita turunkan, termasuk intelijen kita sudah kita sebar.

Selain itu, Polda Sulsel selain terjun ke masyarakat juga akan melakukan pemantauan lewat media sosial untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian serta tindakan makar. Apalagi ujaran yang membenturkan TNI dan Polri, kata dia, sudah ada satu orang yang ditangkap.

"Saya kira kita tegas saja. Kalau ada yang makar atau melanggar aturan, kami pasti tindak tegas. Yang ada saat ini ujaran provokatif, misalnya mengajak orang atau membenturkan TNI Polri kita sudah tangkap," pungkas mantan petinggi BNPT itu.

Diketahui, beberapa hari terkhari di pelbagai platform media sosial ada banyak ajakan untuk melakukan aksi people power, dengan tujuan utama untuk tidak mempercayai hasil penetapan presiden oleh KPU.

Baca juga:

Berita terkait
0
NTT Provinsi Termiskin ke-3, Dana Desa Masih Dikorup
Mengacu pada data BPS tahun 2019, NTT merupakan provinsi termiskin ke tiga di Indonesia.