PKS Tegaskan Pemulihan Ekonomi Tergantung Keberhasilan Vaksin

Ketua DPP PKS, Anis Byarwati mengatakan pemulihan ekonomi di Tanah Air bergantung pada keberhasilan vaksin Covid-19.
Winda Lunardi, nasabah Maybank berhak mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut dan adil yang dijamin UU Perlindungan Konsumen. (Foto: Tagar|dpr.go.id|Anggota Komisi IX DPR, Anis Byarwati).

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menanggapi didatangkannya 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac. Dosis ini menambah jumlah 1,2 juta dosis vaksin jenis yang sama awal Desember lalu.

Pemerintah juga terus bekerja sama dengan produsen vaksin AstraZeneca dan Novavax untuk pembelian masing-masing 50 juta dosis. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketersediaannya diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional bahkan ekonomi global.

Untuk itu efektivitas kebijakan ekonomi dalam menjaga daya tahan ekonomi dengan mendongkrak faktor permintaan (demand), sangat krusial

Anis mengatakan, terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Keduanya adalah vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Melalui keterangan yang diterima Tagar, kata dia, banyak analisis mengaitkan antara pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan vaksin Covid-19, dimana pemulihan ekonomi sangat bergantung pada keberhasilan vaksin.

Namun, dia berpandangan, dalam persoalan vaksin ini pemerintah terlihat belum memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.

"Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pandemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah," kata Anis, Jakarta, 1 Januari 2021.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut, selain faktor vaksin, pemerintah perlu menitikberatkan pentingnya menjaga agar ekonomi mampu bertahan dan terakselerasi di tengah pandemi.

"Untuk itu efektivitas kebijakan ekonomi dalam menjaga daya tahan ekonomi dengan mendongkrak faktor permintaan (demand), sangat krusial," ujarnya.

Anis menegaskan, faktor permintaan ini terkait kebutuhan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi.

"Peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, penyaluran kredit serta pembiayaan dari perbankan, sangat penting untuk dipacu," ucap Anis.[]

Berita terkait
Jokowi Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Januari 2021
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan, pada pertengahan Januari 2021 ini, pemerintah akan melakukan vaksinasi massal corona Covid-19.
Penggunaan Darurat Vaksin Pfizer-BioNTech Diizinkan WHO
Organisasi Kesehatan Dunia PBB (World Health Organization/WHO), 31 Desember 2020, izinkan penggunaan darurat vaksin Pfizer-BioNTech
Penjelasan Menkes soal Vaksin Covid-19 untuk Lansia
Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa pemberian vaksin kepada masyarakat terdapat beberapa tahap, dan hal tersebut berlaku untuk usia lanjut.