PKS Sebut PSBB Jokowi Dianggap Lelucon Masyarakat

Politikus PKS Sukamta menyebut terkait PSBB yang dikemukakan Presiden Jokowi dianggap lelucon oleh masyarakat di media sosial.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, ditemui Tagar di di aula DPP PKS, Jakarta, 20 Januari 2020. (Foto: Tagar/Husen Mulachela)

Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyentil wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta hidup berdampingan dengan Covid-19 yang dikemukakan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

Dia menegaskan, tidak ada urgensinya hal itu disampaikan karena sejak awal rakyat Indonesia sudah dibiarkan untuk hidup berdampingan bersama virus corona, dengan berbagai wacana pemerintah yang tidak menentu arahnya.

Kan kasihan Pak Presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi.

"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan. Saya kutip pernyataan Pak Presiden hari ini melalui siaran akun YouTube Sekretariat Presiden, 'Saya tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB'. Karena muncul keliru di masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB," kata Sukamta kepada Tagar, Senin, 18 Mei 2020.

Baca juga: Pemkot Tangsel Perpanjang PSBB dengan Sanksi Ketat

Menurutnya, sikap Jokowi itu seakan-akan hendak menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru memahami wacana maupun strategi pemerintah. Lantas, dia menyebut agar wacana tidak masuk akal yang selalu digaungkan untuk dihentikan.

"Mestinya yang disetop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku kasihan terhadap Jokowi yang seakan menjadi bahan lelucon di sosial media. 

"Kan kasihan Pak Presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," kata dia.

Sukamta mengkritisi kebijakan yang dibuat semestinya dari hasil kajian yang mendalam, pemerintah seharusnya secara sungguh-sungguh melaksanakannya dan kemudian mengevaluasi secara berkala.

Baca juga: Skenario New Normal, Belum Ada Pelonggaran PSBB

"Ini kan akhirnya terkesan pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha laksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran," ucapnya.

Sukamta kembali mengingatkan, pada 1 April 2020, Jokowi telah menyampaikan mengapa kebijakan PSBB yang menjadi pilihan dalam menghadapi serangan Covid-19, bukan karantina wilayah.

"Karena alasan supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan, juga dianggap PSBB ini paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Ternyata setelah PSBB berjalan di beberapa daerah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahkan di daerah yang tidak diberlakukan PSBB pun ekonomi terganggu," kata dia.

Sukamta menilai, kebijakan PSBB yang ditempuh pemerintah masih menyisakan dua masalah besar. Pertama, tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, karena hingga hari ini data penambahan positif virus corona belum menunjukkan kurva melandai.

"Kedua, ternyata juga tidak mampu selamatkan ekonomi masyarakat sebagaimana alasan ini digunakan untuk tetapkan kebijakan PSBB. Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, inginnya semua bisa diatasi tetapi malah enggak dapat dua-duanya," ucap politisi PKS. []

Berita terkait
Cirebon Perpanjang PSBB Pusat Perbelanjaan Buka
Kota Cirebon memberlakukan PSBB parsial di tingkat RT/RW atau rileksasi di tempat-tempat perbelanjaan dengan mengizinkan mereka buka.
Rincian Anggaran Rp 58,9 M untuk PSBB Malang Raya
Anggaran sebesar Rp58,9 miliar disiapkan Pemprov Jatim untuk penerapaan PSBB Malang Raya agar memenuhi kebutuhan di lima sektor.
Sikap Partai Golkar soal Wacana PSBB di Yogyakarta
Kunci memutus mata rantai Covid-19 adalah kedisiplinan. Fraksi Golkar menegaskan jika warga tidak disiplin, dukung diterapkan PPSB di Yogyakarta.
0
Laksamana Linda Fagan Perempuan Pertama Kepala Pasukan Penjaga Pantai Amerika
Presiden Biden memuji Laksamana Linda Fagan perempuan pertama sebagai panglima baru Pasukan Penjaga Pantai atau Coast Guard