Pilkada di Jateng: 19 Pemenang Ditetapkan, 2 Daerah Sengketa

Pilkada 2020 di Jateng sudah diketahui hasilnya. KPU telah tetapkan 19 paslon terpilih, dua daerah masih tunggu hasil sengketa di MK.
Petugas kepolisian dan PTPS mengawal kotak suara hasil Pilkada Kota Semarang di TPS 34 Tembalang. Total, dari 21 Pilkada di Jateng, 19 daerah sudah lakukan penetapan pemenang dan dua daerah masih tunggu hasil sengketa di MK. (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Semarang - Sebanyak 21 kabupaten kota di Jawa Tengah (Jateng) telah menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dari hajatan tersebut, 19 pemenang telah ditetapkan dan dua kabupaten masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena ada sengketa hasil pemilihan. 

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jateng Paulus Widiyanto mengungkapkan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 

Mengacu aturan itu maka penetapan dilaksanakan paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU.

"MK memberitahu melalui surat Panitera MK nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal keterangan perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021, yang didalamnya menjelaskan daerah penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 yang terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan," jelasnya dalam siaran pers diterima Tagar, Minggu, 24 Januari 2021.

Adapun penetapan pasangan calon terpilih oleh masing-masing KPU kabupaten kota dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU RI telah menyampaikan kepada masing-masing KPU provinsi dan kabupaten kota lewat surat nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2020. 

Untuk Jawa Tengah, dari 21 daerah penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020, dua kabupaten terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Dua daerah ini adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Purworejo. 

Atas permohonan sengketa tersebut, KPU Rembang dan KPU Purworejo telah diminta mempersiapkan diri. 

"Untuk mempelajari dan memahami permohonan, menyusun jawaban termohon, menyusun daftar alat bukti, menyiapkan alat bukti yang relevan dengan objek atau substansi dan locus permohonan. Juga menyiapkan saksi dan ahli apabila diperlukan serta menyusun kronologi atas objek atau substanti permohonan," jelas dia. 

Sementara untuk 19 kabupaten kota yang tidak ada sengketa, sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 telah melaksanakan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.  

"Adapun penetapan pasangan calon terpilih oleh masing-masing KPU kabupaten kota dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka," ujar dia. 

Baca juga: 

Diketahui, 19 daerah tersebut adalah Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Kabupaten Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri dan Wonosobo.

Dengan demikian, dari 19 daerah yang sudah lakukan penetapan tersebut berarti ada 19 pasangan calon atau 38 calon bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Mereka terdiri dari 28 laki-laki dan 10 perempuan. []

Berita terkait
Sah, KPU Tetapkan Hendi - Ita Pemenang Pilkada Kota Semarang
KPU menetapkan pasangan petahana Hendi - Ita sebagai pemenang Pilkada 2020 Kota Semarang. Tak ada gugatan atas kemenangan itu.
Persiapan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK
Bawaslu bersiap menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020 (PHP) pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR RI Apresiasi Pilkada Serentak 2020 yang Sukses
DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dinilai sukses. Namun masih ada yang perlu dievaluasi sebagai berikut.
0
Gus Yaqut Heran Indonesia Belum Diizinkan Masuk Saudi
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum memahami kenapa Indonesia belum mendapat izin masuk dari Pemerintah Arab Saudi.