DPR RI Apresiasi Pilkada Serentak 2020 yang Sukses

DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dinilai sukses. Namun masih ada yang perlu dievaluasi sebagai berikut.
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dinilai sukses. 

"Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, Partai Politik, Pasangan Calon, Kepolisian Republik Indonesia," kata Dolly dalam Rapat Kerja pada Selasa, 19 Januari 2021.

Komisi II DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi, di antaranya masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada, masih adanya indikasi praktik politik uang.

Serta Kejaksaan RI, Tentara Nasional Indonesia, Satgas Penanganan Covid-19 dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut berperan dan berpartisipasi dalam mendukung terselenggaranya Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dapat dinilai sukses," sambungnya.

Meski demikian, Komisi II DPR RI, memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi. Di antaranya masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada serta indikasi adanya money politic.

"Mencermati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi, di antaranya masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada, masih adanya indikasi praktik politik uang (money politic)," sebut Dolly.

"Masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap, pelanggaran netralitas ASN, Polri/TNI, lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu," paparnya," tambahnya.

Berbagai catatan tersebut, akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi yang berkualitas kedepannya nanti.

"Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada Serentak Tahun 2020 di atas, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020," tadasnya. []

Berita terkait
Ketua DPR Minta Pemda - Pempus Tanggap Darurat Gempa Mejene
Ketua DPR, Puan Maharani meminta Pemda segera melakukan operasi tanggap darurat dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal Gempa Mejene.
Komisi III DPR Terima Makalah Cakapolri Komjen Listyo
Komisi III DPR menerima makalah calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk digunakan saat fit and propert test nanti.
DPR: Tokoh - Influencer Vaksinasi Jangan Buat Ambyar
anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menegaskan bahwa vaksin bukanlah senjata pamungkas untuk menurunkan angka positif Covid-19.