Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali lakukan pertemuan dengan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Muzakir Manaf untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 di lantai 10 Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta pada Jumat 22 Januari 2021.
Kita akan rapat dan buat masterplan. Kedepan soal panitia ini tidak ada masalah. Tapi, memang harus ada dasar dari pekerjaan ini, yakni Keppres (Keputusan Presiden)nya. Keppres sangat dibutuhkan untuk infrastruktur,
Dalam audiensi tersebut turut hadir Wakil ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dan Ketua DPRD Aceh Dahlan Jamaluddin. Nantinya pelaksanaan PON 2024 ini akan menjadi pengalaman untuk pertama kalinya yang dilaksanakan di dua provinsi berbeda yakni Aceh dan Sumatera Utara.
Ini pun sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 72 tahun 2020 tentang Penetapan Pemprov Aceh dan Pemprov Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI tahun 2024 yang diserahkan oleh Menpora RI.
"Terima kasih pak Menpora telah menerima kami, mohon masukan, saran dan arahan terkait persiapan kami menuju PON 2024 mendatang," kata Ketua KONI.
Zainudin yang didampingi oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti pun sampaikan sarannya terkait dengan penyelenggaraan PON pada 2024 untuk dapat saling berkoordinasi antara calon tuan rumah baik dari Aceh maupun Sumatera Utara.
"Ini pengalaman pertama sehingga harus ada pembicaraan awal antar tuan rumah, yang melibatkan KONI Sumut, Dispora, KONI Aceh, Dispora, KONI Pusat serta pemprov," kata Menpora.
Baca juga:
Dalam koordinasi tersebut, Zainudin menekankan mengenai kejelasan bagian pekerjaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Terkait infrastruktur venue urusannya berkaitan dengan Kementerian PU PR," jelas Zainudin.
Nantinya, pada penyelenggaraaan PON 2024 yang dilaksanakan di dua tempat ini KONI pusat akan menjadi ketua panitia dan melibatkan KONI daerah.
"Kita akan rapat dan buat masterplan. Kedepan soal panitia ini tidak ada masalah. Tapi, memang harus ada dasar dari pekerjaan ini, yakni Keppres (Keputusan Presiden)nya. Keppres sangat dibutuhkan untuk infrastruktur," kata Menpora.
"Nanti yang ada dari Kemenpora adalah bantuan penyelenggaraan dan peralatan. Merencanakan anggarannya dari awal harus sudah dilakukan karena kepanitiaan besar, berapa Aceh berapa bagian Sumut kita berikan untuk keseluruhannya," terang Zainudin Amali. []