Medan - Saat ini Indonesia mengalami kebuntuan menghadapi dan mengatasi maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).
Setiap tahun angka pengguna mengalami peningkatan, jumlah narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan juga terus meningkat.
Merujuk kondisi itu, kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) pun sangat pantas dipertanyakan.
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, melontarkan itu ketika ikut melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Km 10,5 Medan, Rabu 4 Desember 2019.
"BNN selaku lembaga negara itu sendiri di mana. Apa kinerjanya, narkoba semakin banyak dan angka pengguna meningkat," kata Masinton.
Selayaknya, kata dia, kinerja BNN perlu dievaluasi, sebab mereka tidak memiliki pemetaan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi jalur masuk dan ke luarnya penyelundupan narkotika.
BNN secara nyata tidak menampakkan semangatnya untuk perang terhadap narkotika
"Misalnya pemberantasan narkotika baik dari sisi pencegahan barang masuk dan ke luar. Kita lihat sama sekali tidak ada pemetaannya," ujarnya.
Seharusnya BNN, sambungnya, sudah mengetahui sumber-sumber daerah yang memproduksi narkotika yang sifatnya tanaman atau obat-obatan.
Selama ini pemetaan dari BNN juga sama sekali tidak komprehensif, bahkan pola koordinasi kinerja antar lembaga penegak hukum dan di luar penegak hukum lainnya, dalam upaya melakukan pemberantasan narkotika serta rehabilitasi terhadap pengguna juga sangat minim.
BNN ujarnya, sebagai alat bantu dan leading sector untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika, harusnya bekerja secara optimal dan maksimal untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya.
"Ini kita lihat, BNN secara nyata tidak menampakkan semangatnya untuk perang terhadap narkotika. Kami DPR RI Komisi III ingin membantu pemerintah dan membantu BNN, sehingga negara tidak mengalami kebuntuan menghadapi dan mengatasi maraknya peredaran narkotika," tukas Masinton.[]
