Rembang - Puluhan warga Desa Kendalagung, Kecamatan Kragan, Rembang menggeruduk Balai Desa Kendalagung, Kamis, 26 Desember 2019. Mereka memprotes pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat karena kurang transparan dan diduga ada nepotisme.
Mustofa warga Desa Kendalagung menganggap pengumuman pendaftaran BPD terkesan diam-diam. Pengumuman hanya ditempel di balai desa. Akibatnya warga baru mengetahui pada tanggal 21 Desember 2019, menjelang penutupan. Sehingga mereka tidak memiliki waktu cukup untuk mendaftarkan diri.
“Kan mestinya jangan ditempel di balai desa saja, tapi di titik-titik strategis juga dikasih, biar masyarakat tahu,“ ujar Mustofa.
Belakangan muncul tujuh orang pendaftar, sekaligus menjadi calon anggota BPD terpilih. Setelah dicermati, mayoritas personel tersebut disinyalir memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa.
"Tidak tahu pembukaannya kapan, tiba-tiba kok sudah mau penutupan. Kesannya seperti ditutup-tutupi," jelasnya.
Ia mendesak supaya proses pengisian BPD diulang secara transparan, sehingga keberadaan BPD dapat berfungsi maksimal, mengawasi jalannya roda pemerintahan di desa.
“Kami ingin panitia jalankan prosedur, jangan asal-asalan gitu. Biar pengawasan ke depan juga berjalan. Kami nanti buat laporan tertulis, disampaikan ke Kecamatan Kragan,“ imbuhnya.
Tidak tahu pembukaannya kapan, tiba-tiba kok sudah mau penutupan. Kesannya seperti ditutup-tutupi.
Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pengisian BPD Desa Kendalagung Kecamatan Kragan, Sanadi mengklaim pihaknya memasang pengumuman seleksi BPD sejak tanggal 15 Desember hingga 21 Desember 2019.
Warga yang mendaftar sebanyak tujuh orang. Mereka otomatis lolos karena kebutuhannya hanya tujuh orang. “Maaf yang namanya manusia, waktu buat pengumuman, tanggal bukanya tidak dicantumkan, tetapi disebutkan penutupan tanggal 21 Desember," jelas Sanadi.
Ia membenarkan pengumuman hanya dipasang di balai desa lantaran panitia tidak memiliki anggaran cukup untuk sosialisasi. Setelah muncul protes dari masyarakat, panitia menyerahkan kepada keputusan pihak kecamatan. Seandainya seleksi harus diulang, Sanadi menganggap tidak masalah.
"Kini panitia menyerahkan pada kecamatan, mau diulang ya silakan," ucap dia.
Disinggung tudingan sebagian besar calon anggota BPD terpilih masih memiliki hubungan kerabat dengan kepala desa, Sanadi menimpali panitia tidak berwenang membatasi pendaftar.
Sementara itu, staf tata pemerintahan Kecamatan Kragan, Masrukin menjelaskan berita acara pengisian anggota BPD Kendalagung masih di tangan panitia desa, belum diajukan ke kecamatan. Pihaknya siap berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengecek protes warga.
Jika ada kesalahan dalam seleksi tersebut, menurut Masrukin bisa saja seleksi BPD Kendalagung diulang.
“Di tingkat kecamatan tidak ada tim pengawasan seleksi BPD. Jika bisa difasilitasi oleh kecamatan, akan kami fasilitasi. Tapi kalau enggak bisa, ya naik ke kabupaten. Nanti biar dicek tahapan yang harus terpenuhi, mulai pembentukan panitia, pendaftaran, seleksi berkas, termasuk wakil dari kewilayahan berapa,“ terangnya.
Kapolsek Kragan Iptu Setiyanto bersama sejumlah anggota juga turun langsung memantau situasi di Balai Desa Kendalagung. Meski audiensi dalam suasana agak tegang namun aman sampai pertemuan berakhir.
Setiyanto dalam forum itu mengimbau masyarakat menempuh cara-cara prosedural guna menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau sesuai prosedur, mohon semua pihak legowo. Tapi jika ada pelanggaran dalam pengisian BPD, mari dicari jalan keluarnya. Kuncinya, yuk bareng-bareng jaga keamanan di desa," katanya. []
Baca juga:
- Pohon Natal dari Kain Batik di Rembang
- Poligami di Rembang Naik, Ada Kepala Desa Juga
- Ada Kecelakaan di Rembang, Laporkan ke Nomor Ini
