Pengamat Teroris Ungkap Dalang Kerusuhan di Papua

Pengamat Terorisme Indonesia Al-Chaidar, menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang di balik kerusuhan.
Ratusan warga Yogyakarta menggelar aksi damai Papua di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat 30 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Lhokseumawe – Pengamat Terorisme Indonesia Al-Chaidar, menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang di balik kerusuhan di beberapa wilayah di Papua. Mereka diduga memanfaatkan kasus penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang demi menunjukkan eksistensinya.

Al-Chaidar mengatakan, dari awal kejadian di Papua Barat dan Nduga, OPM ingin memperlihatkan keberadaannya dan menunjukkan semua berada di bawah kontrolnya. Ia bahkan menyebut organisasi itu sebagai teroris teritorial.

"Pemerintah Indonesia tidak pernah menganggap bahwa OPM itu sebagai teroris, padahal organisasi itu termasuk dalam Terorisme Teritorial," kata Al-Chaidar kepada Tagar, melalui sambungan telepon, Jumat, 30 Agustus 2019.

"Mengapa harus menjadi Islam dulu, kemudian baru bisa dianggap teroris," ujarnya.

Dia menilai, eksistensi OPM termasuk kuat, hal tersebut bisa dilihat dari personel yang banyak dan didukung oleh berbagai negara lain dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mengapa harus menjadi Islam dulu, kemudian baru bisa dianggap teroris.

Bukan hanya itu saja, OPM juga membentuk sayap sipil yang sengaja dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan serangan kepada aparat, serta kantor pemerintahan.

"Momentum ini dimanfaatkan secara maksimal oleh OPM, karena kejadian penghinaan dan pemukulan mahasiswa, dibalas dengan solidaritas yang telah dipupuk oleh OPM di Papua Barat," tutur Al-Chaidar.

Ia juga menilai, Papua bakal berhasil lepas dari Indonesia pada 2020 mendatang. Pasalnya, tuntutan referendum sudah mendapat respon dari PBB dan dunia internasional, termasuk negara-negara yang selama ini mendukung orang-orang trans Papua selama berada di pengasingan, seperti di Inggris dan Australia.

Baca juga: Situasi Terkini di Jayapura Papua

Chaidar menyarankan agar pemerintah tidak menurunkan pasukan militer ke Papua. Menurut dia, penyelesaian konflik harus menggunakan pendekatan sipil dan bukan operasi militer, Hal itu diperlukan untuk menghindarkan Indonesia dicerca dunia internasional.

"Dari awal memang negara sudah gagal menumpas OPM dan tidak menganggap bahwa OPM sebagai Terorisme Teritorial, hanya menganggap sebagai gerakan-gerakan adat dan sebenarnya itu salah, ini sudah telat untuk diubah persepsi itu," kata Al-Chaidar. []

Berita terkait
Massa Kuasai Kantor Gubernur Papua
Massa pendemo di Jayapura, Papua dikabarkan kembali menguasai Kantor Gubernur Papua, menuntut referendum kemerdekaan.
Denny Siregar: Operasi Sandi Monyet di Papua
Benarkah semua kerusuhan sejak dari Manokwari sampai Jayapura ini hanya akibat kata monyet saja?
Prabowo Ajak Elite Politik Percayai Papua kepada Jokowi
Prabowo Subianto berpesan seharusnya elite politik bergotong royong bersama rakyat Papua untuk percaya kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi