UNTUK INDONESIA
Denny Siregar: Operasi Sandi Monyet di Papua
Benarkah semua kerusuhan sejak dari Manokwari sampai Jayapura ini hanya akibat kata 'monyet' saja?
Petugas kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau massa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). (Foto: Antara/Indrayadi TH)

Oleh: Denny Siregar*

Kemarin Jayapura mencekam.

Demo besar dan anarkis bergerak di Jayapura. Mereka dikabarkan membakar beberapa gedung di sana, termasuk kantor Pos dan Telkomsel. Mereka juga menguasai kantor gubernur dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Puluhan ribu berita hoaks beredar di sana. Ada berita mahasiswa mati, ada yang dipenggal kepalanya dan sebagainya. Tujuannya supaya makin membakar suasana. Hoaks itu bahkan banyak dikirim dari negara luar.

Desain demo sudah dibangun sejak awal. Di Papua, gerakan untuk memisahkan diri sudah digaungkan sejak lama. Hanya tidak keras gaungnya karena para "kapitalis" masih punya kepentingan yang sama.

Karena itulah pemerintah langsung memutus jaringan internet, supaya menghadang berita palsu itu memprovokasi situasi.

Benarkah semua kerusuhan sejak dari Manokwari sampai Jayapura ini hanya akibat kata "monyet" saja?

Tidak.

Ingat peristiwa Pilgub DKI 2017 lalu? Massa berbondong datang ke Jakarta dan membuat kerusuhan karena menuntut Ahok atas "penghinaan agama"?

Picu "monyet" dan "penista agama" ini punya pola yang sama. Ini hanya trigger atau pemicu saja.

Desain demo sudah dibangun sejak awal. Di Papua, gerakan untuk memisahkan diri sudah digaungkan sejak lama. Hanya tidak keras gaungnya karena para "kapitalis" masih punya kepentingan yang sama.

Pada masa pemerintahan SBY, mulai Freeport, penyelundup BBM termasuk politikus busuk masih sama-sama kenyang disana. Sehingga teriakan Benny Wenda, aktivis gerakan Papua Barat Merdeka yang hidup nyaman dan kenyang di London, tidak mendapat tanggapan apa-apa.

Nah, ketika Jokowi memerintah, semua berubah. Freeport diambil alih. BBM (bahan bakar minyak) jadi satu harga. Banyak pejabat yang selama ini mendapat keuntungan dengan miskinnya Papua, harus tiarap semua.

Ditambah lagi kegagalan kudeta dengan bahasa "penista agama" saat Pilgub DKI 2017. Ternyata Jokowi lebih pintar sehingga aksi tidak meledak.

Masih ditambah gagalnya penunggangan Pilpres 2019 untuk berkuasa, makin bertambah "barisan sakit hati" pada Jokowi.

Akhirnya mereka bersatu membangun kepentingan bersama. Mereka menggunakan tangan Benny Wenda dan jaringannya di mahasiswa untuk menggerakkan demo besar dan anarkis. Barisan sakit hati ini menyediakan dananya.

Sebenarnya seandainya tidak ada kasus di Surabaya, demo besar sudah mau siap. Mereka ingin memanfaatkan gesekan di Malang antara mahasiswa Papua dan warga Malang yang tidak suka mereka demo disana dengan teriakan "merdeka".

Tapi isu "monyet" lebih seksi dan lebih mudah dikapitalisasi. Mirip dengan isu "penista agama" pada Ahok, yang kemudian digoreng untuk menggerakkan "umat Islam".

Lihat? Polanya sama, hanya tempatnya berbeda.

Siapa pemainnya? Ya orangnya itu-itu juga, tetapi kali ini ditambah kepentingan negara luar yang sangat tinggi untuk bisa menguasai Papua. Selain SDA, penempatan pangkalan militer di Papua sangat seksi, karena bisa lebih dekat "memantau Indonesia".

Kisruh di Papua ini bukan sekedar kata "monyet". Ini operasi tingkat tinggi yang membutuhkan kejelian dan kesabaran dalam penuntasannya.

Sedikit saja aparat salah perhitungan, Papua bisa perang saudara.

Seruput kopinya.

*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Berita terkait
Denny Siregar: Perang di Dalam KPK
Sejak dibentuk tahun 2002, kontroversi selalu berada di sekitar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Denny Siregar: Ketika KPAI Menggugat PB Djarum
KPAI mendadak menyerang Perkumpulan Bulu tangkis Djarum karena mengeksploitasi anak demi keuntungan perusahaannya. Tulisan opini Denny Siregar.
Denny Siregar: Demo Bela Somad
Mereka ingin kembali demo dengan konsep bela ulama, bela Abdul Somad. Demi menjaga tensi panas sebagai simbol perlawanan. Tulisan Denny Siregar.
0
Wacana Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan
Pengamat Properti sekaligus Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda tidak menyetujui rencana pemerintah hapus aturan IMB.