UNTUK INDONESIA
Pemohon Izin Usaha di Bulukumba Wajib Terdaftar BPJS
Mau ajukan izin usaha di Bulukumba, Sulawesi Selatan, pengusaha wajib punya BPJS bagi tenaga kerjanya. Tak ada BPJS, izin ditolak.
Penandatanganan kerjasama DPMPSTP Bulukumba dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemohon izin usaha di Bulukumba wajib terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika tidak, izin tidak diberikan. (Foto: Humas Pemkab Bulukumba)

Bulukumba - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Bulukumba, Sulawesi Selatan mewajibkan setiap pemohon izin usaha terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut sudah berlaku sejak tahun 2018 dan berlanjut hingga saat ini.

Kepala DPMPTSP Bulukumba Krg Suginna mengatakan bukti sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat untuk bisa mendapatkan izin usaha. Yakni dengan melampirkan bukti pembayaran iuran terakhir. Jika tidak, maka berkas dinyatakan belum lengkap. 

"Jika pemohon tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pemohon tidak dapat mendapatkan izin, seperti perizinan terkait usaha, perizinan yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, perizinan yang memperkerjakan tenaga kerja asing dan perizinan penyedia jasa pekerja atau buruh," kata dia di penandatanganan kerja sama tahap kedua dengan BPJS di Ruang Pola Kantor Bupati Bulumumba, Selasa, 15 September 2020.

Jika pemohon tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pemohon tidak dapat mendapatkan izin.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar Dodit Isdiyono menambahkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih kepada upaya memberikan harkat dan martabat para pekerja.

Jika terjadi risiko sosial, misalnya kecelakaan kerja, hilangnya pekerjaan karena PHK atau pensiun, hilangnya pekerjaan karena sakit total atau meninggal dunia, maka masih ada harapan bagi para pekerja atau ahli warisnya.

“Kami tidak berharap terjadi kecelakaan kerja, namun misalnya jika sudah terdaftar dan terjadi kecelakaan di perjalanan menuju tempat kerja, maka seluruh pengobatan pekerja tersebut ditanggung 100 persen oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk santunan gaji selama dia belum masuk kerja,” tutur Dodit.

Baca lainnya: 

Asisten Administrasi Pembangunan Setda Bulukumba Djunaidi Abdillah menyampaikan syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam layanan perizinan usaha bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dan pemberi kerja. Agar pekerja mendapat kehidupan layak dan peningkatan kesejahteraan. 

“Kami berharap melalui perjanjian kerjasama ini, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dapat mencakup seluruh pekerja di Bulukumba di luar ASN, TNI dan Polri,” ujarnya.

Djunaidi juga berharap seluruh pekerja di lingkungan pemerintahan dapat terkover BPJS Ketenagakerjaan. Seperti guru honorer, guru kontrak, tenaga kesehatan, termasuk para perangkat desa, bisa terdaftar sebagai peserta di Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. []

Berita terkait
Kapal Rp 2 Miliar dan Ritual Pembuatnya di Bulukumba
Warga Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Bulukumba, dikenal sebagai pembuat pinisi. Ada ritual khusus yang dilakukan dalam prosesnya.
Bupati Bulukumba Kukuhkan Organisasi Perangkat Desa
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali kukuhkan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba
Anggota Dewan Bulukumba Sebut TAPD Pencuri
Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, inisial MB mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pencuri.
0
Polisi Cari Freestyler Motor Ugal-ugalan di Makassar
Aksi pemotor melakukan aksi freestyle secara ugal-ugalan di jalan raya Kota Makassar viral di media sosial