Pemerintah Ubah Bansos Covid-19 Jadi Rp 300 Ribu

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran Bansos Rp 300 ribu berlaku Juli hingga Desember 2020.
Menko PMK RI Muhadjir Effendy (batik ungu) dan Wali Kota Malang Sutiaji (rompi coklat) saat meninjau penyaluran BST dari Kemensos RI kepada warga Kota Malang terdampak Covid-19 di kantor Pos Indonesia, Rabu 3 Juni 2020. (Foto: Tagar/Moh Badar Risqullah)

Malang - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah akan mengurangi nominal Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga terdampak Covid-19 menjadi Rp 300 ribu setiap bulannya. Hal itu dikatakannya karena seluruh daerah di Indonesia secara bertahap akan diberlakukan new normal ditengah kondisi pandemi Covid-19 atau virus corona.

"Menyongsong new normal, bantuannya dikurangi. Nilainya ya. Ini (pengurangan nonimal bansos) berlaku untuk seluruh Indonesia," kata Muhadjir usai meninjau penyaluran Bansos di kantor Pos Indonesia Kota Malang, Rabu, 3 Juni 2020.

Tapi, untuk bulan-bulan berikutnya (mulai Juli 2020) akan dikurangi (nominal) bantuannya.

Meski begitu, dia mengatakan untuk Bansos selama tiga bulan ini yaitu April hingga Juni ini nonimalnya masih tetap sebesar Rp 600 ribu. Artinya, bahwa pengurangan nonimal bantuan tersebut menjadi Rp 300 ribu berlaku sekitar Juli 2020.

Lebih lanjut, Muhadjir menyebutkan Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut diperpanjang hingga Desember 2020 mendatang. Sehingga, meskipun nominalnya dikurangi, selama sembilan bulan, masyarakat terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia dikatakannya akan mendapatkan bantuan.

"Tapi, untuk bulan-bulan berikutnya (mulai Juli 2020) akan dikurangi (nominal) bantuannya. Dari awalnya Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Sementara itu, dia menambahkan bahwa proses penyaluran Bansos dari Kemensos RI tersebut diklaimnya sudah berjalan 90 persen. Sedangkan sebanyak 10 persen sisanya, kata Muhadjir, diakuinya memang ada keterlambatan akibat faktor wilayah yaitu jarak tempuhnya jauh dan memakan waktu lama.

"Sudah 90 persen. Sisanya, 10 persen itu di wilayah-wilayah yang pengirimannya memerlukan waktu cukup lama. Bahkan bisa seminggu," ujar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI ini.

Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo dikatakannya sudah menyetujui untuk penyaluran BST di beberapa wilayah tersebut akan diberikan satu kali sekaligus. Artinya bahwa bantuan selama tiga bulan berturut-turut itu diberikan dalam satu kali penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

"Wilayah-wilayah jauh itu diberi hanya satu bulan. Tapi, sekaligus tiga bulan berturut-turut. Pertimbangannya karena kasihan PT Pos-nya ngirim sampai dua mingguan lamanya" ungkapnya.

Sedangkan perihal adanya masalah tumpang tindah data Bansos Kemensos RI di beberapa daerah. Muhadjir mengklaim bahwa pemerintah sudah mengatasinya dengan menghapus penerima bansos ganda.

Dicontohkannya seperti kasus adanya warga kedapatan menerima BLT Dana Desa terlebih dahulu. Kemudian ternyata juga mendapatkan Bansos Kemensos. Nah, Kasus-kasus seperti itu diungkapkannya sudah bisa dihindari. Teknisnya yaitu menarik kembali bantuan dari BLT Desa. Sedangkan Bansos dari Kemensos RI tetap diberikan.

"Kami tarik lagi uangnya yang bantuan dari BLT Desa. Karena itu kan duitnya dari kas desa. Sehingga lebih mudah. Kalau menarik dari Kemensos kan susah," kata dia. []

Berita terkait
PSBB Usai, Pemkot Batu Akan Terapkan PSBL
Pemkot Batu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) pertama kali di Desa Giripuro setelah 13 warganya positif terinfeksi Covid-19.
Wakil Wali Kota Surabaya Jalani Karantina Mandiri
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyoroti kinerja Dinkes Surabaya yang kecolongan dengan memulangkan warga berstatus positif Covid-19.
1,75 Persen Anak Balita di Jatim Terinfeksi Covid-19
Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi menyebutkan jumlah anak balita terinfeksi Covid-19 dari keluarga dan masih terbilang rendah.
0
Anak Elon Musk Mau Mengganti Nama
Anak CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, telah mengajukan permintaan untuk mengubah namanya sesuai dengan identitas gender barunya