Bandung - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Muhammad Farhan, mengatakan bahwa rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia yang sempat bergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air bukan menjadi prioritas pemerintah.
Pemerintah juga harus benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek, termasuk masukan dari DPR RI yang merupakan wakil dari suara rakyat.
“Tapi juga harus didukung oleh semua elemen bangsa ini. Dalam kapasitas itulah DPR RI perlu menekan Pemerintah dengan menyimak suara - suara dari DPR RI, Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka,” ujar Farhan dalam keterangan resmi di Bandung, Senin, 10 Februari 2020.
Terkait dengan deradikalisasi terhadap mereka, lanjut Farhan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, namun deradikalisasi mereka bukanlah hal yang mudah, terlebih jika paham mereka tentang terorisme dikaitkan dengan isu ataupun ajaran agama.
“BNPT bukan tidak pernah berhasil, tapi memang tantangan BNPT sekarang adalah mampukah menjadi bagian masyarakat global yang akan melakukan penghapusan radikalisasi agama. Dunia pernah bersama - sama menghilangkan ajaran Nazisme dan Fasisme yang digunakan Hitler untuk menguasai dunia,” katanya.
Dengan tegas Farhan mengatakan bahwa,yang harus diprioritaskan saat ini , yaitu Pemerintah harus bergerak cepat membawa pulang WNI yang tidak terlibat ISIS meski di kawasan itu menjadi sasaran empuk dataran konflik. Diprediksi WNI yang tidak terlibat ISIS terdiri dari Mahasiswa WNI sekitar 150 orang dan pekerja migran WNI jumlahnya sekitar 1,000 orang yang tersebar di Damaskus, Aleppo, Homs, Hama.
“Maka pemerintah perlu mencari cara tercepat melakukan evacuation route buat 1000 lebih WNI sesungguhnya di Suriah. Karena tidak mudah dan tidak murah. Sedangkan para anggota ISIS asal Indonesia harus ditangani bersama dengan komunitas global,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme, Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius, mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air. Hal ini tengah mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan. Informasi yang didapat BNPT, dari beberapa komunitas internasional, termasuk saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighters) dan keluarga mereka saat ini ada di beberapa kamp pengungsi di Suriah.
"Di antaranya, ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi. Itu yang kami laporkan kepada bapak Menko Polhukam. Kami rapat, 'Pak ada informasi seperti ini,'" kata Suhardi Alius di kantor Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2020.
Lanjut dia, informasi ini bukan cuma milik BNPT. Ada 3 lembaga yang pegang juga informasi demikian. Pertama BNPT, tentunya, kedua adalah BIN, dan ketiga adalah kepolisian, dalam hal ini Densus 88.
Suhardi pun memberikan penjelasan kepada pihak kementerian terkait jumlah WNI yang berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Mereka pun berkepentingan memberi masukan.
“Bagaimana aspek, contohnya, dari Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana dengan status kewarganegaraan mereka, karena dalam Undang-undang dikatakan sebagian kalau orang sudah berperang di negara lain itu sudah kehilangan warga negara. Nah itu," ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut. []
