Jakarta – Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan Omnibus Law bukan saja urusan tentang ketenagakerjaan. Karenanya, dalam gerakan penolakan UU Cipta Kerja telah terlibat sejumlah pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya dituding tidak mengetahui apa isinya.
“Lalu bagaimana dengan yang menuduh itu? Apakah mengerti apa Omnibus Law? Mereka baca gak? Naskah UU-nya saja belum disebar kok,” kata Ilhamsyah kepada Tagar, Minggu, 11 Oktober 2020.
Remaja saat ini adalah kaum muda yang lahir pasca reformasi. Mereka jauh lebih kritis.
Pria yang akrab disapa Boing ini menyebut, masyarakat mengacu pada draft Omnibus Law yang sudah tersebar luas. Dimana di dalamnya terdapat sejumlah pasal dan poin-poin yang dinilai merugikan.
Boing menilai tudingan terhadap pelajar itu merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memojokkan gerakan. Terutama pada keterlibatan kaum muda ataupun pelajar menjadi demonstran pada penolakan UU Cipta Kerja tersebut.
“Seolah pelajar tidak tau apa-apa, ada yang menunggangi, ada yang membayar. Terlalu merendahkan. Itu adalah cara negara dalam mendskreditkan rakyatnya yang kritis terhadap kebijakan mereka,” ujarnya.
Mengenai keterlibatan pelajar dan mahasiswa, Boing menyebut bahwa isi dari Omnibus Law tidak hanya soal ketenagakerjaan yang berdampak pada kelompok buruh saja. Tetapi juga berlaku untuk sektor-sektor lainnya.
“Jadi untuk melakukan penolakan ini, andilnya terlalu kecil kalau hanya dari gerakan buruh. Maka jangan heran kalau ada pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan penolakan Omnibus Law,” katanya.
Boing menjelaskan, remaja saat ini adalah kaum muda yang lahir pasca reformasi. Mereka jauh lebih kritis dan mereka banyak mendapatkan pendidikan melaui media sosial.
Baca juga: Wartawan Dianiaya, AJI: Polisi Takut Kejahatannya Terbongkar
Kemudian dilihat dari sisi sosialnya, Boing mengatakan mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah. Terutama pelajar, dengan basis mobilisasi mereka di wilayah Jakarta seperti Cengkareng, Grogol, Pluit, Tj. Priuk, Bekasi dan Tangerang, dimana terdapat suatu pemukiman kelas pekerja yang berada dalam wilayah perkotaan.
“Jadi ini adalah gerakan kesadaran yang terbentuk dari ketimpangan sosial yang begitu nyata mereka lihat dan rasakan. Bahwa melalui media sosial mereka tau UU Ciptaker ini tidak adil bagi rakyat. Itulah yang menggerakkan mereka,” ungkap Boing.
Saat ini, kata kata Boing, pihak yang kontra dengan Omnibus Law tengah dihadapkan pada situasi counter narasi dari pemerintah yang menyebutkan poin tuntutan dari penolakan massa adalah hoaks.
Namun di sisi lain, kata dia, pemerintah sendiri sampai hari ini belum mengeluarkan dokumen resmi dari UU Ciptaker yang sudah disahkan. Bahkan salah satu anggota DPR mengatakan ini satu-satunya UU yang diketok palu namun naskahnya tidak ada.
“Jadi dalam kondisi ini, dengan pemerintah mengatakan kami hoaks, justru mereka malah membuat hoaks yang baru,” ujar Boing.[]
