Paradigma Budaya Politik Uang Keresahan Bawaslu Gowa

Budaya politik uang menjadi perhatian khusus Bawaslu Kabupaten Gowa pada pemilihan Bupati tahun 2020 mendatang.
Dialog publik Masyarakat Bertanya Bawaslu Menjawab oleh Bawaslu Gowa di salah satu kedai di Kabupaten Gowa, Sul-Sel, Kamis 28 November 2019. (Foto: Tagar/Afrilian Cahaya Putri).

Gowa - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menggenjot partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu jelang Pilkada Gowa tahun 2020 mendatang. Hal yang paling paradikmatik, yakni cara berpikir masyarakat yang terkesan menjadikan politik uang adalah budaya demokrasi.

Hal ini tidak ditampik oleh komisioner Bawaslu Gowa divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Juanto Avol. Dia mengatakan bahwa perilaku politik uang juga cukup meresahkan. Olehnya, pada Pilkada mendatang pihaknya akan merencanakan formulasi untuk menekan perilaku politik uang.

"Kenapa kita penting menolak politik uang? Karena publik selalu membangun paradigma berpikir bahwa politik uang itu adalah budaya. Saya katakan bahwa politik uang itu bukanlah kebudayaan, tapi kekeliruan yang secara terus menerus kita lakukan," kata Avol sapaan akrabnya, Jumat, 29 November 2019.

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu akan massif melakukan sosialisasi secara merata di 18 kecamatan se-Kabupaten Gowa. Pada sosialisasi itu, Bawaslu akan memberikan penegasan untuk kompak menolak atau menjadikan politik uang sebagai lawan.

Kenapa kita penting menolak politik uang? Karena publik selalu membangun paradigma berpikir bahwa politik uang itu adalah budaya.

"Kita konsentrasi ke masyarakat melakukan sosialisasi ide dan gagasan. Khususnya menolak politik uang. Kita juga akan memberikan pendidikan politik dan kepemiluan," ucapnya.

Upaya lain, Bawaslu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat berbasis desa. Dimana saat itu sementara dipersiapkan program desa sadar Pemilu. Akan ada desa binaan Bawaslu dan program ini dipersiapkan sebagai program jangka panjang.

"Desa Sadar Pemilu ini kontennya macam-macam. Misalkan memberikan pemahaman terkait hukum kepemiluan, konteks demokrasi, juga bisa bicara tentang pendidikan politik," tuturnya.

Avol tidak ingin terlalu jauh memastikan apakah dengan program Desa Sadar Pemilu bisa menekan angka perilaku politik uang. Yang pasti, kata dia, dengan cara tersebut bisa melibatkan semua masyarakat untuk melakukan pengawasan, termasuk menjadi wadah konsolidasi menolak politik uang.

Sebelumnya, Komisioner KPU Provinsi Sul-Sel Divisi Humas dan Hubal, Saiful Jihad mengakui bahwa Bawaslu sementara aktif menggagas Desa Sadar Pemilu. Dimana saat ini sudah ada salah satu desa yang menjadi binaan di Kabupaten Toraja.

Bahkan Desa Sadar Pemilu itu tidak hanya diaktivasi saat Pilkada maupun Pemilu. Saiful mengatakan bahwa Desa Sadar Pemilu di Toraja sudah melakukan deklarasi tolak politik jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

"Jadi semua pesta politik Desa Sadar Pemilu terlibat. Ini sementara kita bentuk di beberapa daerah lainnya. Kita harap dengan adanya program ini masyarakat bisa terlibat berpartisipasi melakukan pengawasan," kata Saiful belum lama ini. []

Baca juga:

Berita terkait
Masyarakat Gowa Waspada Bencana Banjir Bandang
Masyarakat Kabupaten Gowa diminta waspada banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Karena berkaca dari awal tahun 2019 yang lalu.
Makna Hari Guru Dimata Guru Honorer di Gowa
Seorang guru honorer di Kabupaten Gowa yang sudah mengabdi selama 32 tahun, berharap diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Polres Gowa Amankan 3 Bandar Narkoba 9 Pengguna
Polres Gowa menangkap 12 pelaku penyalahgunaan obat terlarang, dari 12 pelaku, tiga diantaranya pengedar dan 9 pengguna.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.