Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan tidak berjalannya sistem pemberantasan korupsi semata-mata karena ulah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal itu disebabkan Jokowi telah merekrut menteri dari kalangan partai politik yang imbasnya terjadi gesekan dahsyat antara parpol dengan komisi antirasuah.
Presiden (Jokowi) seperti tidak memimpin agenda pemberantasan korupsi, sehingga penegak hukum kita makin amburadul
"Ini semua ulah Presiden Jokowi, yang tetap ngotot dan memaksakan pembantu presiden yang berkaitan dengan agenda penegakan hukum dari partai politik," katanya kepada Tagar, Senin, 20 Januari 2020.
Baca juga: KPK Sebut Korupsi Asabri Tak Libatkan Prajurit TNI
Pangi menjelaskan, sesungguhnya telah banyak pihak yang melakukan penolakan jika menteri yang direkrut adalah petugas atau kader partai. Namun, Jokowi sepertinya tidak menghiraukan hal tersebut.
"Padahal begitu banyak yang waktu itu sangat getol dan keras menolak menteri dari latar belakang partai. Karena itu tadi sudah dipastikan hukum tidak berjalan pada trayek normal dan tidak terkontaminasi kekuasaan," ujarnya.
Dia menegaskan, presiden dua periode itu di matanya tidak memimpin pemberantasan korupsi, sehingga penegakan hukum menjadi tidak beraturan.
"Penegakan hukum kita tiarap, Presiden (Jokowi) seperti tidak memimpin agenda pemberantasan korupsi, sehingga penegak hukum kita makin amburadul, seperti disembunyikan dan tidak mau untuk diselesaikan," kata Pangi.
Menurutnya, era pemerintahan Jokowi saat ini merupakan era pemberantasan korupsi terburuk. Pasalnya, mantan Gubernur DKI itu tidak fokus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malah justru dilemahkan.
Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (Foto: Antara/Istimewa)
Baca juga: Sandiaga Uno Dukung Pengusutan Korupsi Jiwasraya
"Agenda pemberantasan korupsi di era Jokowi nampaknya gagal total mulai dari KPK sudah lumpuh, tidak punya wibawa, sampai Menkumham yang ikut membela partai dan terkesan melindungi, sehingga tidak bisa bekerja maksimal," kata analis politik ini.
Kemudian, melihat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly ikut menjadi tim hukum PDIP, Pangi meminta agar Menkumham mundur dari jabatannya sebagai menteri.
Pasalnya, langkah yang dilakukan Yasonna dapat membuat Jokowi malu. Tak hanya itu, dia juga menginginkan agar presiden me-reshuffle yang bersangkutan.
"Baiknya Yasonna mundur demi menjaga citra presiden soal keberpihakan pada agenda pemberantasan korupsi, jangan buat malu presiden dengan intervensi ini, atau presiden sendiri yang akan reshuffle Menkumham dari kalangan profesional, bukan dari petugas partai, agar tidak terjadi konflik interest," kata Pangi. []
