UNTUK INDONESIA
Pandangan PKS Soal Wacana Natuna Provinsi Khusus
Wacana Natuna sebagai provinsi khusus mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Presiden Jokowi meninjau KRI Usman Harun yang sandar di Pelabuhan Teluk Lampa Kabupaten Natuna Kepri, Rabu (8/1/2020). (Foto: Antara/Agus Salim)

Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Kepri Bidang Perekonomian dan Keuangan, Iskandarsyah menolak wacana Natuna sebagai Provinsi Khusus. Hal itu menyusul adanya konflik antara Indonesia dan China di laut Natuna Utara.

Iskandarsyah menyarankan pemerintah sebaiknya fokus meningkatkan basis pertahanan dan keamanan militer laut Natuna dari klaim negara asing dibanding isu pemekaran.

"Apalagi terkait pengawasan aktivitas nelayan asing pencuri ikan di perairan Natuna, harus makin diperketat," ujar Iskandarsyah, Rabu, 8 Januari 2020, seperti diberitakan Antara.

Mari kita fokus bantu nelayan Natuna agar lebih sejahtera.

Politikus PKS itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepri duduk bersama untuk "sharing" anggaran membantu peningkatan kualitas SDM nelayan Natuna.

Kata dia, saat ini nelayan lokal membutuhkan kapal nelayan di atas 50 GT dan dilengkapi peralatan modern seperti "fish finder" atau alat pencari ikan untuk turun melaut.

Iskandarsyah menyampaikan para nelayan selama ini hanya menggunakan kapal bermuatan ikan di bawah lima ton, dan itu membuat mereka tak berani melaut di atas 4 mil, apalagi saat musim utara sangat riskan bagi keselamatan nelayan.

"Sudah lah, mari kita fokus bantu nelayan Natuna agar lebih sejahtera, daripada memikirkan status Provinsi Khusus. Meskipun setiap orang bebas berpendapat," tuturnya.

Sementara, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengungkapkan Natuna tak mungkin menjadi Provinsi Khusus karena tak memenuhi syarat.

"Minimal harus ada empat kabupaten/kota, didukung PAD dan jumlah penduduk. Tiga syarat itu saja tak terpenuhi," ucap Jumaga.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah setempat sebaiknya meningkatkan pembangunan dan perekonomian Natuna terlebih dahulu.

Persoalan saling klaim Indonesia dan China di laut Natuna Utara, menurut dia, jangan dijadikan kesempatan untuk memutuskan Natuna Provinsi Khusus.

"Karena yang mempertahankan Natuna itu bukan hanya Pemkab Natuna. Tapi Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat pun ikut serta," ucap dia.

Jumaga menegaskan Natuna harus diperkuat dengan angkatan bersenjata seperti pangkalan TNI AU, AL dan AD. Sebab, Natuna merupakan sekeping surga bagi Kepri.

"Lebih baik gali SDA yang ada untuk kemakmuran masyarakat khususnya di Natuna. Daripada sibuk-sibuk Provinsi Khusus," kata Jumaga Nadeak. []

 Baca juga:

Berita terkait
Gara-gara Natuna, Jokowi Disarankan Mengutus SBY
Klaim wilayah perairan Natuna oleh China, menimbulkan ketegangan. Disarankan Presiden RI Jokowi mengutus SBY karena kaya pengalaman.
Soal Natuna, Indonesia Ngotot Pertahankan Kedaulatan
Pemerintah Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, menyoal klaim perairan Natuna oleh Republik Rakyat China atau Tiongkok.
Presiden Jokowi Tiba di Natuna
Di tengah konflik Indonesia-China di Laut Natuna Presiden Joko Widodo terbang ke pulau terluar di Kepri itu untuk bertemu dengan nelayan
0
Orang Tua Ajari Anak Jaga Kebersihan Cegah Corona
Dampak dua warga Depok terinfeksi virus Corona, membuat orang tua murid SDN Anyelir 1 Depok resah dan khawatir.