Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sengketa wilayah Indonesia-China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dia menegaskan tidak ada toleransi menyangkut dengan pelanggaran kedaulatan negara.
"Negara Indonesia memegang teguh kedaulatan untuk mempertahankan seluruh aset serta kekayaan bangsa. Pemerintah tegas terkait pelanggaran yang terjadi di perairan Natuna," kata Dini saat dihubungi, Rabu, 8 Januari 2020.
Jokowi: tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita.
Perairan Natuna hingga 200 mil laut lepas pantai ke arah utara secara radial merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui UNCLOS 1982 secara internasional dan ditabalkan melalui UU Nomor 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean Puji Luhut, Cibir Prabowo
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Dini Purwono. (Foto: Tagar/Morteza)
Untuk itu, kata Dini, pemerintah Indonesia akan berjuang mempertahankan hak atas perairan Natuna sebagai wilayah negara. Kendati demikian, untuk menjaga hubungan bilateral kedua negara yang bersengketa, permasalahan ini akan diselesaikan secara damai.
"Dari Presiden (Jokowi) jelas, kita akan mempertahankan apa yang menjadi hak Indonesia, pemerintah akan usut tuntas isu ini melalui diplomasi damai. Namun, tetap meningkatkan penjagaan di perbatasan Natuna," kata Dini saat dihubungi, Rabu, 8 Januari 2020.
Persoalan tersebut juga sempat disinggung Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang dinyatakannya tidak akan mengenal kompromi menyangkut dengan kedaulatan negara di garis perbatasan yang dilanggar China.
Baca juga: Jokowi Temui Ratusan Nelayan di Natuna
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra/hp/ FA).
Menurutnya, pihak Indonesia akan tegas menanggapi pelanggaran yang diakukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Retno meminta Tiongkok mematuhi hukum Internasional yang berlaku.
"Bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat kita sudah jelas, sesuai hukum Internasional, UNCLOS. Kita ingin RRT sebagai anggota UNCLOS itu untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Dia menjelaskan ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi anggota UNCLOS dan seluruh negara yang menjadi bagiannya wajib mematuhi.
"Mengatur masalah ZEE dan sebagainya. Sehingga penarikan garis yang terkait ZEE Indonesia sudah sesuai. Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS," ucapnya.
Saat ini, kata Retno, komunikasi Indonesia dengan pihak China sudah dilakukan, termasuk soal penyampaian nota protes. "Tentunya komunikasi terus kita lakukan dan apa yang kita sampaikan, hal-hal yang sifatnya pasti akan didukung dunia internasional," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meminta agar permasalah Indonesia-China dapat diselesaikan secara damai. Namun, dirinya tidak mengenal negoisasi menyangkut kedaulatan negara.
"Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ucap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin, 6 Januari 2020. []
