UNTUK INDONESIA
PA 212 Minta Pemerintah Setop Ibu Kota, Bebaskan BPJS
Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengeluarkan maklumat yang meminta Presiden Jokowi dan DPR menghentikan pembahasan ibu kota baru dan pembebasan BPJS.
Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin. (Foto: Tagar)

Jakarta - Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengeluarkan maklumat yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menghentikan pembangunan dan perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan membebaskan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menyusul pandemi virus corona (Covid-19) yang kian meluas.

"Sepatutnya fokus pada penanggulangan dan anggaran biaya pembangunan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19," tulis maklumat yang diterima Tagar dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin, Kamis, 9 April 2020.

Terdapat 4 poin yang tertuang di dalam maklumat tersebut. Poin kedua, PA 212 mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) dihentikan.

Baca juga: PA 212 Usul Dana Ibu Kota Negara untuk Wabah Corona

"Karena lebih menguntungkan kaum kapital dari pada tenaga kerja," katanya.

Sementara, poin ketiganya mereka meminta pemerintah membebaskan pembayaran BPJS dari bulan April sampai Agustus 2020.

Kemudian, PA 212 juga menuntut Presiden Jokowi mempercepat pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan transparansi berikut data akurat soal virus corona, lalu menjamin kebutuhan hidup dasar masyarakat.

"Selama penanganan wabah, khususnya di semua wilayah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," tulis poin keempat maklumat PA 212. 

Baca juga: Pembahasan Ibu Kota Baru Ditunda, Istana Fokus Corona

Sebelumnya, pihak Istana memastikan saat ini tidak ada fokus lain pemerintah selain melakukan penanganan untuk memutus rantai penularan virus corona. Hal itu menjawab sentimen publik yang mengkritisi ihwal agenda Ibu Kota Baru terus berlanjut di masa pandemi Covid-19.

Juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo bidang sosial Angkie Yudistia mengatakan pembahasan mengenai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sementara belum menjadi skala prioritas.

Menurutnya, saat ini pemerintah sangat memprioritaskan penanganan untuk penyembuhan para pasien yang positif terinfeksi corona. Sebab, jumlahnya dari hari ke hari semakin bertambah.

"Sementara fokus ke masalah penanganan virus corona atau Covid-19," kata Angkie saat dihubungi Tagar, Kamis, 2 April 2020. []

Berita terkait
Wabah Virus Corona Tidak Hambat Pemindahan Ibu Kota
Proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus berjalan sesuai rencana meski ada pandemi virus corona (Covid-19).
Kota Serang Siapkan 25 Ribu Sembako untuk Pedagang
Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin mengatakan Pemkot Serang akan memberikan bantuan sembako bagi 25 ribu pekerja informal.
Kota Tegal Ubah Isolasi Wilayah, 4 Jalan Dibuka
Pemkot Tegal akhirnya membuka 4 jalan dari isolasi wilayah. Jalan Teuku Umar, Jenderal Sudirman, Sultan Agung dan Jalan Perintis Kemerdekaan.
0
Riwayat Kesehatan Bayi Suspek Covid-19 di RSUP Medan
Bayi berusia 40 tahun, suspek Covid-19 di RSUP Haji Adam Malik Medan, sejak lahir ternyata mengalami gangguan pernapasan.