Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, negara bisa bubar jika tidak menertibkan akun-akun medsos yang menyebarkan kabar bohong atau hoaks.
"Kalau tidak (ditertibkan), bisa bubar negara. Lihat contohnya di Papua. Karena berita hoaks, orang bisa bunuh-bunuhan, membakar, dan membantai sesamanya," ujar Ali, mengutip Antara, Jumat, 4 Oktober 2019.
Maka dari itu, menurut dia, pemerintah harus bisa mengatur dan tidak boleh membiarkan kejadian itu terulang lagi. Jangan sampai ada pemutarbalikan fakta kalau pemerintah ikut andil dalam pembohongan publik.
Ali mengingatkan pergerakan media sosial yang terorganisir lalu kemudian mencaci maki, menyebarkan berita bohong, menghujat, dan menggerakkan tindakan intoleransi, serta mencederai suku, bangsa, dan agama itu benar-benar terjadi di republik ini.
"Tidak ada satupun kekuatan politik yang tidak menggunakan media sosial. Jangan memutarbalikan fakta kalau yang teraniaya dan terpojokkan itu justru pemerintah," kata Ali.
Ia juga mengatakan tidak boleh ada tebang pilih dalam penertiban tersebut meskipun akun medsos itu dibuat untuk mendukung program pemerintah.
Ia berpendapat kalaupun ada akun medsos yang berdiri memberikan dukungan kepada pemerintah, tidak mungkin pemerintah yang mengorganisirnya.
"Bagaimana bisa itu lembaga negara mengorganisir lembaga-lembaga di luar dari pemerintah. Pemerintah punya Departemen Penerangan, ada Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)," ujar Ali.
Jika ada akun-akun media sosial yang dibuat untuk mendukung program-program pemerintah, menurut Ali, tidak masalah. Asal jangan sampai ikut menyebarkan hoaks.
Ia mengatakan, adanya akun medsos di luar lembaga pemerintah yang ikut menyebarkan hoaks justru akan memojokkan pemerintah. Jika tidak ada tindakan tegas, akan membuat kekisruhan dan perpecahan semakin merajalela. []
