Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan rencana pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 pada 2022, nantinya hanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja yang vaksinasinya dibiayai oleh negara.
"Rencananya nanti yang tahun depan negara hanya akan membayari yang PBI," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin, 13 September 2021.
Budi menambahkan, para PBI yang telah menjalani vaksinasi dosis kedua, juga akan menerima vaksin dosis ketiga atau booster yang juga akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"PBI akan mendapatkan satu kali booster. Kebutuhan dosisnya adalah sejumlah orang yang mendapatkan booster, ditambah buffer 10 persen," ujarnya.
Warga yang masuk ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah kelas III (PBPU) juga akan menerima vaksinasi gratis, bedanya, mereka akan ditanggung pemerintah daerah.
Baca Juga :
- Budi Gunadi: Butuh 15 Bulan untuk Menyelesaikan Vaksinasi
- IA-ITB Gandeng Sejumlah Alumni Univ Jabar Hadirkan Vaksinasi
- Kapolri: Percepatan Vaksinasi Bisa Turunkan Level PPKM
- 17.500 Perusahaan Terdaftar di KADIN untuk Vaksinasi Mandiri
"Nanti kita akan alokasikan dana bagi pemda untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga, tapi nanti akan menjadi beban pemda, nanti kita atur," katanya.
Sedangkan, orang-orang yang di luar kategori PBI dan PBPU, dapat membeli vaksinnya sendiri. Termasuk membeli vaksin dosis ketiga atau booster yang nantinya akan ditentukan pemerintah.
Rencananya nanti yang tahun depan negara hanya akan membayari yang PBI.
"Rakyat bisa membeli vaksinnya sendiri, jenis vaksinnya nanti akan kita tentukan yang sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO. Dan orang-orang bisa memilih vaksinnya apa, sama seperti beli obat di apotek," ujar Budi.
Pemerintah berencana membuka pasar vaksinasi mulai tahun depan.
"Jadi ini akan kita buka pasarnya, agar masyarakat bisa memilih mau membeli booster vaksin apa," lanjut Budi
gannya kepada Komisi IX. Masih ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan, sebelum keputusan final.
"Ini masih rencana Bapak Ibu, kita masih perlu memfinalkan lagi dengan teman-teman di pemerintahan. Satu atau dua kali putaran, tapi untuk update teman-teman di DPR," ujar Budi.
Namun Menkes Budi menegaskan, skenario vaksinasi tersebut barulah rencana pemerintah yang ia sampaikan perkembangannya kepada Komisi IX. Masih ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan, sebelum keputusan final. []
