Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, menyarankan pengelolaan data hasil 3T atau testing, tracing dan treatment pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di sejumlah daerah harus terkoordinasi dengan baik. Sehingga bisa menjadi dasar dalam upaya perbaikan pengendalian COVID-19 ke depan.
"Seharusnya data hasil 3T di wilayah yang lebih kecil seperti di RT/RW bisa lebih akurat. Tantangannya saat ini adalah pada pengelolaan data antardaerah harus transparan dan terkoordinasi dengan baik," ujarnya Minggu, 7 Februari 2021.
Wanita yang akrab disapa Ririe ini menjelaskan, koordinasi pengelolaan data hasil 3T antardaerah yang baik sangat diperlukan. Karena, bila terjadi tumpang tindih data maka bisa berdampak pada proses perumusan kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19 secara nasional.
- Baca juga : Kemenko Marves Jelaskan Soal 2 Juta Data Covid Belum Dientry
- Baca juga : Peneliti UI: Sektor Pertanian Jangan Dipandang Sebelah Mata
- Baca juga : Instruksi Mendagri Soal PPKM Mikro Mulai 9-22 Februari 2021
Di samping koordinasi antardaerah, dukungan dari masyarakat juga tak kalah penting agar data yang didapatkan transparan serta akurat. Menurut Ririe, dukungan masyarakat bisa diwujudkan dengan taat pada kebijakan yang telah dirumuskan oleh masing-masing pemerintah daerah, dan disiplin menjalankan prokes, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga berharap, masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro, mengingat saat ini pola komunikasi warga di tingkat RT/RW sudah terbentuk.
Kreativitas tiap daerah dalam menerapkan PPKM mikro dianggapnya tak kalah penting, utamanya untuk mengaplikasikan kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat.
Seharusnya data hasil 3T di wilayah yang lebih kecil seperti di RT/RW bisa lebih akurat. Tantangannya saat ini adalah pada pengelolaan data antardaerah harus transparan dan terkoordinasi dengan baik.
Selanjutnya, Rerie mengungkapkan bahwa sejumlah daerah telah menerapkan beragam kebijakan dalam membatasi pergerakan orang. Antara lain melalui gerakan di rumah saja selama akhir pekan di Jawa Tengah dan pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan, seperti di Kota Bogor, Jawa Barat.
Mengenai hal ini, Rerie menegaskan, agar apapun wujud kreativitas daerah dalam mengambil kebijakan, muaranya harus menciptakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang lebih baik.[]