Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan, prioritas pembangunan dan masalah Indonesia akan mempengaruhi nomenklatur kementerian di periode kedua Jokowi.
"Selalu beliau sampaikan terjadinya masalah defisit transaksi berjalan, maka Presiden perlu berbicara tentang investasi dan ekspor," kata Moeldoko di Kantor KSP Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019, dikutip dari Antara.
Pendekatan-pendekatan itu yang menjadi pemikiran, sehingga mungkin ada perubahan struktur.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, prioritas pembangunan SDM pada periode kedua kepemimpinannya akan mendorong perubahan nomenklatur kementerian.
"Pendekatan-pendekatan itu yang menjadi pemikiran, sehingga mungkin ada perubahan struktur," katanya.
Menpan Syafruddin, kata dia, sudah membuat formula terkait struktur kementerian dan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan dirinya terus mematangkan rencana komposisi kabinet pemerintah ke depan.
"Ya profesional 55, 45 dari parpol," kata Presiden ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pramuka, di Cibubur, Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2019.
Jokowi juga mengatakan akan segera mengumumkan susunan kabinet baru, dan komposisi kabinet tetaplah hak prerogatif yang dimilikinya.
"Yang muda, yang setengah muda, campur-campurlah. Ada yang setengah tua ada juga," ujar Jokowi.
Selain itu, pada periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi beberapa nomenklatur untuk kementerian akan diubah.
"Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru. Nanti kalau sudah waktunya, tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata pria asal Solo itu. []
Baca juga:
- Hubungan Megawati dan SBY Penentu Demokrat Gabung Jokowi
- Tujuh Kementerian Terburuk Pemerintahan Jokowi-Kalla
