Jakarta - Intensitas terorisme yang semakin tinggi menjadi target utama pasukan elit Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI akan melawan segala hal yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kalau saya melihatnya terorisme dari spektrum ancamannya. Sepanjang masih low-medium intencity itu masih polisi. Namun, begitu high intencity yang sungguh-sungguh mengancam negara, yang urusannya sudah kedaulatan dan seterusnya, itu TNI harus diturunkan," kata Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019, dikutip dari Antara.
Menurut dia, diperlukan aturan derivatif dari UU Nomor 5/2018 yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Regulasi yang mengatur keperluan penindakan sesuai tingkat intensitas ancaman agar operasi penindakan terorisme dapat berkesinambungan dengan Polri.
Pasukan elite baru, untuk tugas penanggulangan terorisme mencakup operasi di dalam maupun luar negeri.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer, selain perang.
Sebelumnya, telah diresmikan Komando Operasi Khusus (Koopsus), pasukan elite baru, untuk tugas penanggulangan terorisme mencakup operasi di dalam maupun luar negeri oleh Komando Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Selasa 30 Juli Agustus 2019.
Pasukan khusus tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) dengan kualifikasi melakukan berbagai jenis operasi khusus. []
