UNTUK INDONESIA
Moeldoko: Pemerintah Tak Perlu Negosiasi dengan FPI
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan tidak akan ada negosiasi maupun dialog dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Pur) Moeldoko. (Foto: Nuranisa Hamdan Ningsih)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan tidak akan ada negosiasi maupun dialog terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI).

"Dialog? Sudah jelas, kan gitu. Nggak perlu ada dialog, ikuti aturan mainnya, selesai semuanya. Apalagi yang perlu dialog?" katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.

Moeldoko menegaskan, FPI tidak perlu menyebarkan opini yang berlebihan soal perpanjangan SKT. Ia mengimbau kepada ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu untuk setia pada Pancasila jika masih ingin eksis keberadaannya.

Diketahui, proses perpanjangan SKT ormas FPI  masih belum kunjung selesai. Pasalnya dalam AD/ART organisasi, Front Pembela Islam tidak menyebut berasas Pancasila, dan justru menyinggung soal khilafah.

Dari polemik itu, Moeldoko menyarankan agar FPI segera mengubah asas organisasinya. Jika sudah diubah, ia memastikan tak ada lagi persoalan yang akan menjadi masalah.

"Ya harus ubah, kalau nggak ubah. Nah, baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogkan," kata Moeldoko.

"Jadi intinya tidak perlu dialog, tapi (jika) FPI mengubah, dengan sendirinya sudah selesai persoalannya," kata dia.

Selaras dengan itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sebenarnya permasalahan yang terjadi terbilang sederhana. FPI, kata Ujang, hanya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ujang, jika saja FPI mau mengaku taat kepada Pancasila dan NKRI maka masalah akan segera selesai. "Kita (Bangsa Indonesia) sudah sepakat bahwa berideologi Pancasila, dan juga pemerintah harus adil dalam permasalahan ini," kata dia.

Pemerintah, kata Ujang tentunya tidak akan tinggal diam dengan organisasi yang bersebrangan dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Pasti aman, kecuali ormas itu bertentangan dengan Undang-undang. Siapapun yang bertentangan dengan Pancasila tidak perlu ada di negara ini," ujarnya.

Baca juga:

Berita terkait
0
Begini Reaksi Warga Tapanuli Utara Hadapi Kabut Asap
Lebih jauh dampak buruk lainnya yang harus diwaspadai adalah gangguan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagi manusia.