Jakarta - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Bagas Pujilaksono Widyakanigara menulis surat terbuka ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Dalam surat, Bagas menyebutkan terdapat tujuh kementerian terburuk. Yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Energi dan Sumber Daya Minaral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Agama.
Berikut ini surat Bagas selengkapnya diterima Tagar, Kamis malam, 14 Agustus 2019.
"Saat-saat ini, Bapak pasti sibuk mengevaluasi kenerja kementerian-kementerian termasuk kinerja menterinya-menterinya, untuk bekal Bapak melangkah di periode 2019-2024.
Dari catatan pribadi saya, kinerja kementerian yang buruk adalah Kemenristek Dikti, Kemendikbud, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Agama.
Kajian saya akademis, rasional dan terukur, jadi saya tidak terbuai dengan genderang politik yang ditabuh kelompok tertentu. Saya fokus pada kepentingan nasional.
Keluarkan urusan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama RI. Tunjuk Bank BUMN, misal BNI, Mandiri atau BRI untuk mengelola dana haji dan umrah. Pasti lebih profesional dan aman.
Tupoksi Kementerian Agama RI mustinya adalah menjaga kurukunan kehidupan keagamaan umat beragama di Tanah Air. Kementerian Agama RI adalah milik semua umat beragama, bukan hanya milik umat agama tertentu. Sehingga sangat tidak adil jika Kementerian Agama RI sepanjang tahun hanya sibuk urusan keagamaan kelompok umat tertentu.
Saya tidak sedang bicara ajaran keagamaan atau mempolitisirnya dengan dalih mayoritas vs minoritas. Pancasila tidak pernah mengenal terminologi mayoritas dan minoritas.
Negara sangat menghormati umat beragama. Sehingga negarapun memunculkan istilah agama negara yaitu agama yang secara resmi diakui negara, contohnya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Negara harus adil memberikan hak-haknya dalam beribadah sesuai agamanya.
Negara tidak perlu banyak mencampuri urusan kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Namun, negara wajib menjaga kerukunan kehidupan keagamaannya.
Ini adalah tugas utama Kementerian Agama RI. Sayangnya, konflik-konflik horizontal yang bernuansa agama yang akhir-akhir ini sering terjadi di Tanah air, peran Kementerian Agama RI minimum atau bahkan tidak ada, sejauh saya ketahui.
Kasus korupsi di Kementerian agama, misal dana haji, dana cetak kitab suci Alquran, dan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama nyata terjadi dan sangat memalukan. Kasus-kasus penipuan perjalanan Umrah juga marak terjadi yang sangat meresahkan umat muslim. Dan sekaligus bukti, bahwa Kementerian Agama RI gagal mengawasi biro-biro perjalanan umrah dan haji swasta.
Untuk periode 2019-2024, saya mengusulkan kepada Bapak Presiden perubahan tupoksi Kementerian Agama RI, yaitu fokus pada urusan kerukunan kehidupuan keagamaan umat beragama. Keluarkan urusan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama RI. Tunjuk Bank BUMN, misal BNI, Mandiri atau BRI untuk mengelola dana haji dan umrah. Pasti lebih profesional dan aman.
Saya sangat berharap perbaikan kinerja Kementerian Agama RI lebih baik ke depan, utamanya dalam menjaga kerukunan kehidupan keagamaan umat beragama di Tanah Air." []
