Jakarta - Moeldoko dan Agum Gumelar disebut-sebut layak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) apabila Wiranto tidak lagi menempati posisi tersebut.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, untuk mengisi posisi Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) Jilid II, kedua nama tersebut cukup berpeluang. Ia meyakini jabatan itu lebih besar peluang jika diisi orang yang memiliki latarbelakang militer.
"Kalau saya di situ ada Moeldoko atau Agum Gumelar. Biasanya (Menko Polhukam) diambil dari tokoh atau jenderal yang senior," kata Ujang kepada Tagar, Jumat 19 Juli 2019.
Pasti kalau di tentara sistem senior berlaku. Makanya dibilang ada penyebutan angkatan. Akpol atau Akabri semisal lulusan tahun berapa, jadi senioritas ada.
Selain faktor militer dan senior, kiprah serta kinerja seseorang dalam masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilainya bakal menjadi sisi plus di mata Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau melihat dari struktur tim pemenangan, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia juga jenderal senior," ujar dia.
Selain kedua Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut, Ujang juga menyebut nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga memiliki peluang menggantikan Wiranto, meskipun kansnya lebih kecil ketimbang Agum Gumelar dan Moeldoko yang notabene lebih senior dalam jajaran militer.
"Mungkin saja (Hadi Tjahjanto), karena dia posisinya Panglima. Kalau dia tidak lagi menjabat sebagai Panglima, sudah pasti diberi jabatan yang lebih tinggi. Kecuali kalau Hadi masih menjadi Panglima, untuk ke depan, jadi masa pensiun masih agak lama," kata dia.
"Pasti kalau di tentara sistem senior berlaku. Makanya dibilang ada penyebutan angkatan. Akpol atau Akabri semisal lulusan tahun berapa, jadi senioritas ada. Jadi secara psikologis mesti dihitung dalam konteks penyusunan kabinet atau penentuan figur di Kemenko Polhukam," ujar dia.
Secara sosiologis maupun psikologis dalam segi militer, lanjut Ujang, mengisi Menko Polhukam membutuhkan figur yang kuat dan identik dengan mental spiritual. Sebab, Menko Polhukam akan membawahi Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, TNI dan Kepolisian.
"Di mana ada mantan Kepala Staf Angkatan Darat, mantan jenderal, dan jadi menterinya bahkan membawahi juga kepolisian. Ini menjadi penting kalau organisasi ini dipimpin oleh eks militer. Kalau tidak, biasanya secara psikologis kalau dipimpin oleh sipil, mereka akan kurang kompak dan biasanya (bawahan) akan malas-malasan," ujar dia.
"Jabatan tertinggi seperti Wiranto, Agum Gumelar, dan Moeldoko semuanya jenderal. Dalam konteks Menko Polhukam ini memang kementerian yang membidangi tentara, polisi dan lain-lain. Memang harus dipegang oleh orang yang memiliki karakter kuat dan ini identik dengan jenderal-jenderal itu," kata Ujang.
Menunjuk menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini, kegagalan Partai Hanura yang tak mampu menembus presidential threshold dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dapat melemahkan posisi Wiranto, terlebih saat ini ia sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum Hanura.
"Kalau kita melihat dinamika dan konstruksi politik sekarang, walaupun sistem kita presidensial di mana kewenangan kabinet ditentukan hak prerogatif presiden, tetapi penjatahan partai, ada," ujar dia.
Baca juga:
