UNTUK INDONESIA
Metafora Max Sopacua: Demo TVRI, Hancurkan Karier
Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua membuat metafor tentang demo TVRI dan hancurnya karier.
Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua (kiri). (Foto: Antara/Jafkhairi)

Jakarta - Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan agar generasi penerus jabatan struktural dan fungsional di TVRI tidak ikut serta dalam kegiatan yang dapat memicu hancurnya karier. Dia mencontohkan, melakukan demonstrasi dan bermain politik dengan keberpihakan kepada pihak tertentu.

 Jangan hancurkan karier Anda untuk kepentingan sesaat seperti sekarang.

"Dulu juga ada konflik Dewas (Dewan Pengawas) dan direksi, tapi tidak sampai orang struktural ikut demo. Memang karyawan boleh menyampaikan aspirasi mereka, karena terbuka untuk dialog. Tapi jangan hancurkan karier Anda untuk kepentingan sesaat seperti sekarang," kata Max kepada Antara, Kamis, 12 Maret 2020.

Max mengingatkan kepada jajaran Dewas TVRI agar mau duduk bersama dan bersatu dengan karyawan untuk menyelamatkan TVRI. Dia berbicara terkait Dewas TVRI yang diketuai Arief Hidayat Thamrin memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI.

Helmy YahyaEks Dirut TVRI Helmy Yahya usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta. Selasa, 28 Januari 2020. (Foto: Tagar/Fernandho)

Mantan anggota Komisi I DPR itu kemudian meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri karena kepentingan melayani publik harus diutamakan. Apalagi, kata dia, Komisi I DPR sudah memfasilitasi pertemuan dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas, Jajaran Direksi serta mengundang Dirut yang diberhentikan.

"Saya juga dulu pernah begitu. Saya mengerti, ini menyangkut sektor operasional, akan berakibat pada perut. Menyangkut hak hidup juga yang tidak boleh diselewengkan oleh institusi," ujarnya.

Menurut Max, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Karena itu, adanya Komisi I DPR RI memang seharusnya dikondisikan agar musyawarah dan mufakat tadi tetap berjalan.

"Kita kan negara demokrasi, ada undang-undang yang kita pakai. Itu kalau dasarnya ada kinerja yang tidak sesuai dengan kebijakan, atau kalau melenceng dari kebijakan, dampaknya positif atau negatif. Saya minta dialog terbuka bagaimana melihat perubahan TVRI secara utuh, tidak hanya perubahan pada layar," tutur dia. []

Berita terkait
Jokowi Minta Bawahannya Bereskan Sengketa Lahan
Presiden Jakowi memerintahkan bawahannya menertibkan administrasi tata kelola serta aset-aset yang dimiliki. Termasuk membereskan sengketa lahan.
Jokowi Dipaksa Datang Persidangan Uji Materi KPK
Presiden Jokowi didesak datang ke persidangan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
PKS Tak Percaya Jokowi Pangkas Miskin Ekstrem 2024
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak percaya dengan target Presiden Jokowi memangkas angka kemiskinan ekstrem pada 2024.
0
91 Juta Akun Diretas, Tokopedia Didesak Tanggung Jawab
Tokopedia didesak bertanggung jawab terkait dugaan 91 juta data pengguna startup unicorn itu diretas kemudian diperjualbelikan di dark web.