Semarang - Penghuni kompleks Lokalisasi Gambilangu pasrah ketika mendengar Pemkot Semarang, Jawa Tengah akan menutup aktivitas prostitusi. Warga hanya minta penutupan kegiatan esek-esek di lokalisasi yang dikenal dengan GBL itu tidak berimbas pada matinya geliat usaha yang ada.
“Saya bingung mas. Warung saya pelanggannya adalah mbak-mbak itu. Kalau mereka pergi dari sini yang beli nanti siapa ?,” ungkap Subhan, 64 tahun, pemilik warung di Gambilangu kepada Tagar Selasa 25 Juni 2019.
Pengamatan di lapangan, warung kelontong dan makan yang berlokasi di Kampung Rowosari Atas RT 3 RW 6 itu berada di salah satu titik strategis di tengah kompleks rumah warga. Berada di perempatan kampung, warung Subhan pada siang itu ramai didatangi warga, pemandu karaoke maupun wanita pekerja seks yang tinggal di sekitarnya.
Berita terkait: Suara Gelisah di Rencana Penutupan Sunan Kuning
“Saya ya inginnya berjalan seperti biasa. Tapi kalau mau ditutup mau bagaimana lagi, bagaimana caranya dipikir nanti saja mas,” ujar dia.
Subhan patut ketar-ketir dengan rencana Pemkot Semarang tersebut. Lantaran omzet dagangan yang ia kelola bersama anaknya cukup besar. “Kalau kelontong saya yang kelola, warung makan milik anak,” sambung dia. Dalam sehari, warung makan bisa dapat Rp 700 ribu. Sementara kelontongnya bisa tembus Rp 1 juta tiap harinya.
Mbak Lela, 30 tahun, nama samaran salah satu wanita pekerja seks (WPS) di Gambilangu mengaku ia dan rekan-rekannya tidak ada kuasa untuk menolak keputusan pemerintah. Secara pribadi tidak masalah lantaran sudah menyiapkan diri sejak lama untuk hijrah dari dunia prostitusi.
“Saya bisa nyalon, saya juga bisa bikin kue, saya sekarang juga jualan online. Kan sudah sejak lama ada pelatihan di sini dan saya ikut,” ujarnya.
Berita terkait: Sehari, Uang Beredar di Sunan Kuning Rp 1 Miliar
Hanya saja, Lela kepikiran rekan seprofesinya yang sudah uzur. “Banyak yang sudah umur 50-an tahun tapi masih kerja. Kalau disuruh pergi dari sini mau kerja apa lagi ?,” tanya dia. Sepengetahuan perempuan bertato di bagian betis ini, para WPS senior itu tidak punya skill selain menjajakan tubuh yang tidak lagi muda.
“Kalau diberi pelatihan, pikirannya sudah tidak sampai mas. Pemerintah perlu memikirkan nasib kedepan rekan-rekan ini,” tuturnya.
Koordinator Resosialisasi Gambilangu, Kaningsih mengatakan kegiatan prostitusi Gambilangu sudah jauh berkurang. “Jumlah wisma ada sekitar 86. Pemilik wisma sudah lama tidak mau prostitusi, maunya hanya pemandu karaoke (PK),” ujar dia.
Karena itu, kondisi Gambilangu sekarang tidak bisa disamakan dengan sebelumnya. “Dulu ada 174 PK, setelah mendapat pelatihan banyak yang keluar, tinggal sekitar 140-an PK,” sambung wanita uzur yang akrab disapa mami ini.
Berita terkait: Sunan Kuning Ditutup, WPS: Prostitusi Tetap Ada
Tidak semua PK tersebut tinggal di wisma, lebih memilih hidup di kos meski ada juga yang tinggal di luar Gambilangu. “Ada yang tinggal di rumahnya sendiri, seperti dari Ungaran, Kendal. Prostitusi sudah sepi. Tidak usah ditutup, karena sudah sepi nanti tutup sendiri,” katanya.
Diketahui, Lokalisasi Gambilangu terbagi dua wilayah administratif kabupaten kota. Separuh masuk Kota Semarang, separuh lagi masuk Kabupaten Kendal. GBL di wilayah Kota Semarang dikenal dengan nama Perkampungan Rowosari Atas, terdiri tiga rukun tetangga (RT), di RW 6, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu.
Sedangkan GBL di Kendal ada empat RT, masuk Dukuh Sumberejo Mlaten, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu.
Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, tidak ada penolakan dari penghuni Gambilangu atas rencana penutupan aktivitas prostitusi. Pemkot Semarang diuntungkan dengan sosialisasi yang lebih dulu dilakukan Pemkab Kendal.
“Kabupaten Kendal jauh-jauh hari sudah siap-siap pindah. Kemudian kami masuk, di Semarang juga siap pindah. Kami sudah terbantu dari Kendal yang lebih dulu sosialisasi,” tutur dia usai sosialisasi di GBL.
Pemkot Semarang dan Pemkab Kendal tinggal menyamakan persepsi soal alih fungsi kawasan dan waktu pelaksanaan penutupan. “Tali asih jumlahnya sama, karena dari Kemensos, Rp 5,5 juta per orang. Tapi kalau dari APBD terserah dari daerah masing-masing,” kata Fajar. []
Berita terkait: Pagi Ini, WPS dan Mami di Sunan Kuning Dikumpulkan
