Jakarta - MPR melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang melakukan kajian terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kajian itu dilakukan untuk mendukung pemerintah melawan pandemi virus corona.
Hal itu diutarakan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat memimpin rapat virtual antara pimpinan MPR dengan pimpinan BPK di Ruang Kerja MPR.
"BPK juga sedang melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan negara menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai kajian tersebut akan semakin menguatkan dan memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk menjalankan clean and good governance," kata Bamsoet melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 17 April 2020.
Serta mitigasi agar tidak ada penumpang gelap yang mencari celah untuk kepentingan pribadi.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan MPR tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari.
"Sebagaimana pernah terjadi pada Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang membuat Skandal Bailout Bank Century. Dimana dari hasil akhir laporan BPK memuat kerugian negara bukan Rp 6,7 triliun melainkan mencapai Rp 7,4 triliun," ujarnya.
Mantan Ketua DPR periode 2014-2019 ini menegaskan, pemerintah harus mengambil pelajaran dari pelaksanaan Perppu No. 4/2008. Langkahnya dengan melakukan integrasi data, fair treatment yang tidak parsial, tidak keluar dari general rules dan best practies, mengembangkan black list untuk memastikan bad actor tidak mendapatkan manfaat dari Perppu tersebut.
"Serta mitigasi agar tidak ada penumpang gelap yang mencari celah untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan," ujar dia.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga perlu membuat simulasi yang komprehensif sedalam apa dampak pandemi Covid-19 terhadap krisis APBN, dan memasukan berbagai skenario kemungkinan tersebut ke dalam fiscal sustaibility.
"Dengan tidak melupakan mitigasi berbagai hambatan implementasi kebijakan makro ke dalam sub sistem berdasar berbagai temuan BPK yang pernah di publish terhadap berbagai perkara. Sehingga kita bisa belajar dari sejarah skandal Bank Century," tutur dia. []
