UNTUK INDONESIA
DPR Tidak Dapat Jatah THR, Fraksi PDIP Angkat Suara
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen angkat suara soal non-THR bagi anggota DPR saat pandemi virus corona.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen (tengah) bersama anggota Fraksi Demokrat Dede Macan Yusuf Effendi (kiri) dan Praktisi Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik & Global UI Sapto Priyanto (kanan) (foto: Antara/M RISYAL HIDAYAT).

Bekasi - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen meminta kebijakan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pemerintah, anggota DPR RI, serta aparatur sipil negara eselon I dan II harus didukung dengan langkah-langkah strategis untuk efisiensi anggaran yang tepat sasaran. 

"Pemangkasan THR ini kebijakan bagus untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19. Tapi efisiensi anggaran harus tepat sasaran," ujar Haroen dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 17 April 2020. 

Dia mengaku sudah mengetahui bahwa pemerintah telah mengumumkan tidak ada THR bagi Presiden, Menteri, Anggota DPR hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon I dan II. 

Baca juga: Imbas Covid-19 Jokowi dan Para Menteri Tak Dapat THR

Sementara ASN eselon III ke bawah, dan TNI-Polri tetap mendapatkan THR dari pemerintah. Kebijakan itu agar anggaran yang tersedia dapat maksimal penggunaannya. 

Untuk itu, Haroen meminta pemerintah memastikan transfer ke daerah dan dana desa untuk optimalisasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama dukungan terhadap petani dan nelayan.

Pemangkasan THR ini kebijakan bagus untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, kata Haroen, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan ada penurunan anggaran pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak. 

"Menteri Keuangan memprediksi ada penurunan hingga 10 persen. Implikasinya, akan ada pemotongan anggaran untuk TKDD (transfer ke daerah dan dana desa), sebesar Rp 94 triliun," kata dia. 

Baca juga: Anggaran Dipotong 27 M, MPR Rela Tak Dapat THR

Selain itu, Haroen meminta anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 harus dikelola dengan sangat baik dan transparan. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan jangan sampai kucuran anggaran sebesar itu menguntungkan segelintir elit dan merugikan rakyat. 

Sebab, rakyat butuh kebijakan-kebijakan yang langsung diterima manfaatnya, terutama pada situasi sulit akibat pandemi Covid-19. []

Berita terkait
Khofifah Minta Pengusaha Harus Kasih THR
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh perusahaan yang ada di Jatim untuk memberi tunjangan hari raya (THR).
Corona, HIPMI: Jangankan THR, Bayar Gaji Saja Sulit
Para pengusaha dan pelaku industri sedang mengatur strategi untuk tetap mempertahankan kesejahteraan karyawannya di tengah dampak virus corona.
THR dan Gaji Ke-13 Boncos, Berapa Belanja Tahun Ini?
Kementerian Keuangan mengkaji keras opsi peniadaan Tunjangan Hari Raya (THR) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara imbas corona.
0
Hujan Batu dan Gas Air Mata Demo Omnibus Law di Banyuwangi
Polresta Banyuwangi menyelidiki mencari provokator yang menyebabkan demo tolak omnibus law berakhir rusuh.