PPP: Kartu Prakerja Untungkan Penyedia Pelatihan Online

PPP meminta pemerintah meninjau ulang penyedia jasa pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa berorasi pada Kampanye Terbuka PPP Pemilu 2019 di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019). (Foto: Antara/Adeng Bustomi)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan Program Kartu Prakerja yang mengakomodir penyedia jasa pelatihan online untuk penanganan pengangguran di Tanah Air. Program itu dinilai tidak tepat diluncurkan saat ini.

Anas mengatakan Kartu Prakerja yang diluncurkan ketika wabah Covid-19 menyasar pengangguran kriteria pencari kerja baru. Dalam situasi seperti ini, kata dia, yang lebih membutuhkan kriteria pekerja terlatih yang marak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pendemi virus corona.

"Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun, dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk Program Kartu Prakerja. Saat ini banyak pengangguran lebih disebabkan karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata Anas lewat keterangannya, Jumat, 17 April 2020.

Pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti Kartu Prakerja.

Menurut dia, di tengah maraknya PHK pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Karena berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kata dia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.

Baca juga: 

Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data tersebut, Anas menilai salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.

"Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti Kartu Prakerja," ujarnya.

Anas mengatakan partainya menganggap pelatihan tersebut kurang bermanfaat bagi penerima bantuan. Bahkan PPP, kata dia, menilai program ini sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan.

"Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian," terangnya.

Meski demikian, jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, Anas meminta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran. "Yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja," ujarnya.

Anas mengingatkan agar anggaran yang digelontorkan dari negara untuk penunjukkan penyelenggara pelatihan online harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab itu, kata dia, tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari kartu pra kerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," ucap Anas.

Berita terkait
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang Kedua 20 April 2020
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan gelombang kedua pendaftaran kartu prakerja bakal dilakukan pada 20 April 2020.
Soal Sistem Bansos, PSI Puji Bekasi Daripada Jakarta
Anggota‌ ‌Fraksi‌ ‌PSI DPRD DKI‌ ‌memuji langkah Pemkot Bekasi daripada Pemrov DKI Jakarta soal sistem bansos Covid-19.
PPP ke 2 Stafsus Presiden: Baca UU ASN dan Administrasi!
Komisi III DPR Fraksi PPP menganggap masalah yang bersumber dari 2 stafsus presiden karena tak membaca UU ASN dan UU Administrasi Pemerintahan.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.