Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Status ditetapkan agar penanganan bisa lebih mudah dilaksanakan.
Warga antre air bersih di Pedukuhan Ngaglik, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Jumat, 28 Juni 2019. (Foto: Tagar/Harun Susanto)

Kulon Progo - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Status ini diberlakukan agar penanganan kekeringan bisa lebih mudah dan segera dilaksanakan. Pasalnya, masyarakat sudah semakin banyak yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Suhardiyana mengatakan, penetapan status tanggap darurat kekeringan akan berlaku selama kurang lebih dua bulan, mulai tanggal 9 September hingga tanggal 31 Oktober 2019.

Pada masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan melakukan intensifikasi penanganan kekeringan, baik itu melalui pendanaan dan juga pengerahan sumber daya yang lain.

"Jadi bisa dikerahkan untuk penanganan darurat kekeringan. Paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak," kata Suhardiyana, di BPBD Kulon Progo, Kamis, 12 September 2019.

Untuk biaya penanggulangan atau penanganan bencana itu dijalankan oleh BPBD.

Dia mengatakan, status tanggap darurat memungkinkan BPBD Kulon Progo mengakses Dana Tak Terduga (DTT) untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih. DTT yang dialokasikan di tahun 2019 ini, mencapai sekitar Rp 4 Miliar, meski dalam penggunaannya tidak hanya untuk penanganan bencana namun juga untuk pendanaan kebutuhan lainnya yang bersifat tidak terduga.

"Untuk biaya penanggulangan atau penanganan bencana itu dijalankan oleh BPBD. Sementara untuk pos biaya lain yang juga tidak terduga itu, bisa juga diakses oleh BPBD dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati," kata dia.

Suhardiyana menjelaskan, fokus penanganan saat ini adalah penyaluran bantuan air bersih, namun ketika ada warga yang tidak mempunyai tampungan air, nanti akan dibantu menggunakan terpal.

Baca juga: Kemarau, Warga Lereng Gunung Pemalang Krisis Air

Dalam tanggap darurat ini, BPBD Kulon Progo akan berperan sebagai pemegang kunci komando, sehingga semua lini dalam penanggulangan bencana kekeringan bisa dibawah koordinasi BPBD, agar lebih terpadu dan terarah.

"Mobil tangki untuk penyaluran tanggap darurat kekeringan terbatas, sehingga akan dikomando oleh BPBD Kulon Progo untuk droping secara terpadu," kata dia.

Meski berlaku hingga 31 Oktober 2019, status tanggap darurat kekeringan dimungkinkan diperpanjang apabila dalam perkembangannya masih diperlukan adanya penanganan kekeringan.

Dari data terbaru pada awal bulan September 2019, masyarakat yang terdampak kekeringan mengalami kenaikan. Sebanyak 7.846 warga di 101 dusun, 26 desa, enam kecamatan, terdata sudah terkena dampak kekeringan.

Kondisi nyata di lapangan justru diperkirakan jauh lebih banyak. Pasalnya, tidak semua dusun menyertakan jumlah warga terdampak dalam laporan proposal bantuan.

Tidak hanya dari pedusunan, permintaan penyaluran air juga datang dari sejumlah rumah ibadah dan sekolah.

"Berdasarkan perkiraan BMKG, hujan baru akan turun di bulan November. Karena masih lama, maka pada saat ini sudah banyak sumber air telah mengering. Akibatnya, warga yang belum terjangkau jaringan PDAM atau Pamsimas, mengalami krisis air bersih. Sumber air makin berkurang debitnya, sementara permintaan terus bertambah," kata Suhardiyana.

Terkait Penetapan status tanggap darurat kekeringan ini, Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo mengharapkan agar BPBD Kulon Progo segera melakukan langkah-langkah penanganan.

"Setiap ada permohonan bantuan air, selalu di disposisi ke BPBD, karena kita punya potensi untuk membantu dengan kendaraan dari BPBD, PMI, PDAM dan Dinas Sosial," kata Sutedjo. []

Berita terkait
Polres Gowa Distribusikan Air Ke Desa Kekeringan
Polres Gowa distribusikan air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan menggunakan water canon.
Krisis Air Bersih di Indonesia Makin Meluas
Krisis air bersih semakin meluas sebagai dampak dari musim kemarau panjang seperti yang dialami masyarakat di Kepulauan Riau, dan Yogyakarta.
Kemarau Panjang, Banyuwangi Kesulitan Air Bersih
BMKG memprediksi wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, masih terpapar kemarau hingga Oktober 2019. BPBD telah mendistribusikan air bersih kepada warga.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.