Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengkaji vonis di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.
Hukuman Rommy yang sebelumnya 2 tahun penjara dipotong menjadi 1 tahun penjara. Sehingga dia pun berpeluang besar akan bebas pada pekan depan.
Namun demikian setiap putusan majelis hakim mesti kita hormati
"Selanjutnya, sesuai mekanisme, tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 24 April 2020.
Ali mengatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan itu pada Kamis sore , 23 April 2020. Menurutnya, KPK tetap menghormati keputusan majelis hakim meskipun lebih rendah dari tuntutan jaksa.
Baca juga: Fakta Persidangan Soal Romahurmuziy dan Lukman Hakim
"Memang, jika dibandingkan tuntutan JPU KPK, putusan PT DKI tersebut dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan majelis hakim mesti kita hormati," ucapnya.
Sebelumnya, PT DKI menerima permohonan banding terdakwa kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu. PT DKI Jakarta mengurangi hukuman Rommy dari 2 tahun menjadi 1 tahun.
Hakim tinggi menyatakan Rommy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum tersebut. Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman terhadap Rommy menjadi 1 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta.
Sementara itu, pengacara Rommy, Maqdir Ismail, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi putusan majelis di tingkat banding itu. Maqdir berharap jaksa penuntut umum KPK menerima dengan lapang dada dan menghormati putusan tersebut.
Baca juga: Vonis Romahurmuziy Enteng, KPK Ajukan Banding
Dalam perkara ini, Rommy divonis 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dinilai bersalah menerima uang terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama.
Hakim menyebut Rommy terbukti menerima uang sebesar Rp 300 juta, dengan rincian Rp 250 juta sudah dikembalikan KPK, dan Rp 50 juta diterimanya saat ditangkap KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua majelis hakim Fahzal Hendri dalam putusan ini juga tidak menjatuhkan hukuman politik ke Rommy. Keputusan hakim Fahzal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan eks napi maju dalam pilkada, asalkan sudah mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana. Dengan alasan itu, hakim tidak mencabut hak politik Romahurmuziy. []
