KPAI Sebut Pelaksanaan PJJ Timbulkan Banyak Masalah

KPAI ungkapkan hasil survei terkait penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ternyata menunjukkan timbulan banyak masalah yang dipicu akses internet
Ilustrasi - tips mengenali berita palsu. (Foto: Antara/HO/Facebook)

Bandung - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hasil survei yang dilakukan KPAI terkait penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ternyata menunjukkan banyak masalah. Pemicu utamanya yakni, ketersedian akses internet antara di perkotaan dan di desa-desa terpencil.

Apabila guru yang mengajar di perkotaan cenderung lebih memiliki akses yang luas terhadap kepemilikan gawai atau laptop dan akses internet. Kondisi sebaliknya terjadi di daerah-daerah terpencil. Seperti di Provinsi Jawa Barat, Bogor ada 11% yang tak bisa akses internet. Sama halnya di Papua, ada 54% siswa tidak melaksanakan pembelajaran daring.

“Mereka itu tidak daring karena mereka tidak punya semuanya, lho. Gak ada listrik, gimana mau dengerin RRI, apalagi TVRI. Listriknya saja gak ada. Lalu, mereka juga gak punya handphone, gak punya semuanya. Jangankan di Papua, di Bogor ada yang kayak Papua. Gak ada semuanya. Nah, ini bagaimana juga dengan anak-anak. Masa enam bulan ke depan gak ada pembelajaran apapun,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar di Bandung, 9 Juli 2020.

kpai2Webinar IKA UPI dengan para narasumber salah satuny dari KPAI (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Melihat kondisi tersebut, KPAI menilai pemerintah seharusnya menyediakan akses internet gratis untuk kebutuhan pendidikan, khususnya selama pelaksanaan PJJ di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, internet gratis harus berlaku untuk semua selama masa pandemi ini. Dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), tetapi Kemendikbud pun bisa menngusulkan juga kepada Presiden.

“Lalu, Kominfo duduk bareng. Kalau mau sama provider, maka mereka berbagi dua lah sama pemerintah. Selama delapan jam kerjasamanya dengan pemerintah. Sehingga, kuota yang harganya berapa, bisa separuhnya pemerintah yang membayar. Itu kan bisa juga,” tegas dia.

Ia pun mengingatkan penerapan PJJ tidak akan berdayaguna jika tanpa dukungan insfratruktur internet yang memadai. Terlebih dalam enam buan ke depan ketika pemerintah memutuskan memberlakukan PJJ.

“Untuk apa daring kalau beli pulsa saja tidak bisa. Hanya untuk memfasilitasi anak-anak kaya? Itu gak bisa juga. Jadi, ini belajar hak atas pendidikan. Hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi ini. Kami berharap anak-anak terlayani dalam enam bulan ke depan. Kita bisa lost generasi kalau tidak memperjuangkan ini. Guru-gurunya juga kebantu,” tegas dia.

Melalui membebaskan internet selama delapan jam tambah Retno, guru akan terbantu karena tidak harus memikirkan pengeluaran untuk membeli pulsa. Hal ini penting karena dalam situasi pandemi Covid ini semua kalangan terdampak. Guru salah satunya. Terutama guru-guru honorer berpenghasilan kecil.

Memang hasil survei KPAI menunjukkan adanya masalah pada proses pembelajaran. Meski begitu, guru tidak bisa disalahkan. Mereka bisa jadi salah, tetapi itu karena tidak ada panduan dari pemerintah maupun pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat. Pada saat yang sama guru menghadapi masalah yang sama dengan siswa dan masyarakat pada umumnya. Keterbatasan internet, tidak bisa beli pulsa, dan lain-lain.

“Guru bukan saja tidak bisa disalahkan, melainkan patut mendapatkan apresiasi. Ini kabar baik di tengah pandemi dan segala keterbatasan. Ternyata para guru memiliki antuasiasme dalam melakukan pembelajaran. Semangat para guru menjadi harapan dan berita baik. Guru dengan segala keterbatasan tetap bertanggung jawab. Bagi kami, ini sesuatu yang patut diapresiasi. Terlepas dari prosesnya keliru dan lain-lain, kami menilai bahwa ini ada sebab akibat. Bukan semata-mata kesalahan guru. []

Berita terkait
IKA UPI Kecewa Kadisdik Baru Jabar Bukan dari LPTK
KA UPI kecewa Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, lantik Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak berasal dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan
PJJ SMP di Kota Depok Sampai 18 Desember 2020
Pelaksanaan KBM tahun ajaran 2020/2021 jenjang SMP di Kota Depok di masa pendemi Covid-19 dilakukan secara PJJ atau virtual
DPR Soroti Internet Mahal, Iklan dan Pajak Facebook
Sukamta meminta pemerintah berikan harga jaringan internet terjangkau. Dia juga menyoroti iklan dan pajak yang tidak dibayarkan Facebook ke negara.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.