Bandung - Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) kecewa terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang melantik Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat baru, Dedi Supandi, yang bukan berasal dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal IKA UPI, Najip Hendra, pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengabaikan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 107 ayat (1) poin c tentang persyaratan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari kalangan PNS.
“Di sana diatur bahwa JPT Pratama disyaratkan memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosio-kultural sesuai kompetensi jabatan yang ditetapkan,” kata Najip di Bandung, Jawa Barat, 15 Juni 2020.
1. Kepala Dinas Pendidikan Tidak Berlatarbelakang LPTK
Merujuk ketentuan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat harus memiliki kompetensi teknis bidang pendidikan. Kompetensi ini mengisyaratkan bahwa kepala dinas pendidikan harus memiliki latar belakang pendidikan dari lembaga pendidikan tenaga kependidian (LPTK). Namun, ironisnya Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi yang dilantik pada 12 Juni 2020 lalu bukan dan dari institusi LPTK.
“Hal ini jelas melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 107 ayat (1) poin c tentang persyaratan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari kalangan PNS,” keluh dia.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah mengangkat kepala dinas pendidikan bukan yang berlatar belakang LPTK tersebut sudah pasti telah melukai hati nurani para guru, dan alumni LPTK di Jawa Barat, khususnya alumni UPI yang nota bene merupakan LPTK tertua di Indonesia.
“Ketika guru diharuskan mengajar sesusi dengan bidang keilmuannya. Pngangkatan kadisdik justru jauh dari spirit linear. Sebagai catatan, mayoritas dari 500 ribuan alumni UPI saat ini berprofesi sebagai guru,” kata dia.
2. Demi Menjaga Spirit dan Ruh Pendidikan
Najip menambahkan, liner-nya kompetensi teknis yang berarti jabatan kepala dinas pendidikan harus dari lulusan LPTK dinilai penting untuk menjaga ruh pendidikan dan spirit membangun suasana kebatinan para guru di Jawa Barat.
“Kami kecewa karena pengangkatan kadisdik dari kalangan non-LPTK merupakan yang ketiga kali dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan dan keberpihakan kepala daerah terhadap bidang pendidikan dan profesi guru,” keluh dia.
Dia pun mendesak agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadikan latar belakang pendidikan sebagai pertimbangan utama dalam pengangkatan kepala dinas pendidikan di Jawa Barat, atau dengan kata lain harus memiliki latar belakang pendidikan LPTK.
3. Kadisdik Jabar Dedi Supandi Tak Berpengalaman
Selain itu, Najip pun menyayangkan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah melantik Dedi Supandi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang tidak berpengalaman di sektor pendidikan. Padahal melihat persyaratan dalam pengangkatan JPT Pratama adalah harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang diduduki secara kumulatif kurang dari lima tahun.
“Kadisdik baru dilantik Dedi Supandi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Sejauh pengamatan kami, kadisdik yang baru dilantik ini tidak pernah bertugas dalam bidang pendidikan,” jelas dia.
Najip pun menegaskan, keberatan terhadap pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi yang dilantik pada 12 Juni 2020 tidak berpretensi pribadi. Keberatan bukan pada sosok Dedi Supandi secara pribadi, melainkan pada pertimbangan persyaratan. “Apa yang kami sampaikan semata-mata mengacu kepada ketentuan yang berlaku demi kemajuan pendidikan di Jawa Barat,” tegas dia mengakhiri. []
