Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah berikan harga jaringan internet terjangkau bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, dia juga menyoroti iklan dan pajak yang tidak dibayarkan Facebook ke negara.
Dia mengatakan, melalui data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), penggunaan internet pada masa pandemi Covid-19 meningkat hingga 443%. Namun, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.
Sayangnya dengan simulasi penghasilan sebesar itu mereka tidak membayar pajak, sehingga secara nasional sebetulnya bangsa kita dirugikan, dan ini sangat kita rasakan ketika bangsa ini sedang butuh anggaran seperti dalam masa pandemi ini
"Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Saya mendorong kepada pemerintah agar berikan internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya," katanya kepada Tagar, Senin, 23 Juni 2020.
Menurutnya, sebagian para pekerja masih melaksanakan Working from Home (WfH), meski sudah mulai bergeser pada Working from Office (WfO).
Baca juga: Aceh Minim Jaringan Internet, PKS Surati Telkomsel
"Anak-anak sekolah juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik, sehingga harus belajar via online," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, pengertian terjangkau dari segi harga adalah adanya keberpihakan negara khususnya bagi masyarakat kecil, pengemudi ojek online, UMKM.
Menurutnya, sudah sepantasnya negara bisa menggratiskan internet. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, kata Sukamta, setidaknya pemerintah dapat mengurangi biayanya.
"Berilah subsidi internet utamanya kepada anak-anak sekolah, UMKM dan pengemudi ojek online. Negara perlu berpihak khususnya mereka agar meringankan pengeluaran internet ketika pendapatan sedang turun dan negara tidak bisa memberikan BLT kepada mereka," kata dia.
Sukamta juga meminta, pemerintah dapat menjamin internet terjangkau dari segi cakupan wilayah yang sinyalnya dapat mengenai semua daerah, agar bisa mengakses internet dengan mudah.
Dia berpendangan, sampai saat ini banyak daerah yang belum terjangkau internet. Tidak hanya itu, Sukamta juga mengingatkan agar internet untuk pesantren daerah terpencil menjadi perhatian pemerintah.
Baca juga: Ada Simbol Nazi, Facebook Hapus Iklan Politik Trump
"Ada siswa SMP yang harus jalan kaki 2,5 km supaya bisa dapat sinyal internet. Semoga program seperti Palapa Ring bisa menjadi jawaban atas masalah ini. saya kira internet provider sudah lebih dari BEP (break even point) sehingga seharusnya kita bisa sharing beban. Mereka mengurangi keuntungannya dan pemerintah memberikan subsidi untuk internet ini," ucapnya.
Selain harga kuota mahal, Sukamta juga menyinggung banyaknya dana iklan yang disedot Facebook dan platform lainnya dari Indonesia. Sementara, perusahaan-perusahaan itu tidak membayar pajak ke negara.
"Ada dua tipe iklan di Facebook, kelas tertinggi ada 70 ribu pengiklan dari seluruh dunia yang membayar 5000 US dollar per hari, itu sama dengan Rp. 5250 T. Belum lagi iklan di bawahnya dari seluruh dunia. Kalau pengguna yang dari Indonesia saja misalkan ada 5%-nya, maka itu senilai Rp. 215 T." kata dia.
Lantas, dia menyebut, dengan tidak membayar pajak ke Indonesia, perusahaan itu telah membuat negara rugi.
"Sayangnya dengan simulasi penghasilan sebesar itu mereka tidak membayar pajak, sehingga secara nasional sebetulnya bangsa kita dirugikan, dan ini sangat kita rasakan ketika bangsa ini sedang butuh anggaran seperti dalam masa pandemi ini," ujar Sukamta. []
