Jakarta - Kivlan Zen melenggang pergi dari Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 9 Mei 2019, beberapa saat setelah Kepolisian membubarkan massa pengunjuk rasa yang ia pimpin karena tidak memiliki izin.
Tujuan aksi tersebut menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.
Kivlan menyebut demonstrasi itu dilakukan sebuah aliansi yang dibentuk bernama Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran, atau Gerak.
Dalam aksinya, mereka menuntut Bawaslu menindak kecurangan pada penghitungan suara Pemilu 2019.
"Jika aksi ini tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan unjuk rasa, maka pengunjuk rasa harus membubarkan diri," kata satu petugas melalui pengeras suara dari kendaraan taktis.
Massa mulai berdatangan sejak pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), namun jumlahnya hanya sekitar belasan hingga pukul 14.30 WIB. Jumlah pengunjuk rasa secara signifikan jumlahnya bertambah menjelang pukul 15.00 WIB.
Aksi dorong-mendorong mulai terjadi saat massa pengunjuk rasa mencoba merangsek dari arah utara di persimpangan antara Jalan MH Thamrin dengan Jalan Wahid Hasyim menuju arah depan gerbang Kantor Bawaslu.
Jika aksi ini tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan unjuk rasa, maka pengunjuk rasa harus membubarkan diri.
Situasi sempat lebih memanas ketika mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tiba di Kantor Bawaslu.
Akan tetapi kondisi menjadi lebih kondusif karena Kivlan mengajak massa untuk tidak memaksakan masuk ke dalam Kantor Bawaslu.
Karena tidak diizinkan masuk, sekitar sepuluh menit setelah berada di lokasi, Kivlan akhirnya melenggang pergi dari lokasi unjuk rasa diikuti sebagian massa.
Namun, hingga pukul 15.30 WIB aksi Kivlan meninggalkan lokasi unjuk rasa tidak diikuti sebagian massa lainnya yang hampir setengahnya adalah kaum ibu. Puluhan pengunjuk rasa masih bertahan untuk menyuarakan aspirasinya.
Unjuk rasa memenuhi setengah bagian Jalan MH Thamrin di depan Kantor Bawaslu berakibat kemacetan panjang lalu lintas kendaraan bermotor dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kantor Bawaslu.
Sepanjang Tidak Anarkis
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen di KPU dan Bawaslu pada Kamis, merupakan ekspresi demokrasi biasa.
"Prinsipnya sebagai sebuah ekspresi aksi sepanjang tidak anarkis dan tidak merusak serta tidak mengajak untuk makar, maka kita anggap sebagai sebuah ekspresi demokrasi biasa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis dilansir Antara.
Karena itu menurut dia apa yang disampaikan Kivlan hanya sekadar ekspresi dalam sebuah negara demokrasi tanpa disertai aksi anarkis, maka tidak ada persoalan.
Namun dia menekankan kalau Kivlan menuntut agar capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi, maka harus melihat aturan main pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Tinggal kita lihat saja, kalau itu kemudian tidak dipenuhi syarat prosedural dan materialnya, tentu tidak bisa dilakukan," ujarnya.
KPU Sibuk Rekapitulasi
Sebelum massa datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak akan menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Gerak.
Anggota Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan saat ini KPU menyatakan masih fokus melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 luar negeri yang ditargetkan selesai hari Kamis ini.
"Kita tidak akan sempat terima (pengunjuk rasa). Kita tidak ada waktu," kata Wahyu.
Proses rekapitulasi, menurut Wahyu, cukup menyita waktu dari pagi hingga malam hari sehingga membuat anggota dan para Komisioner KPU harus fokus menyelesaikan sesuai tenggat waktu.
"Kita mulai rekapitulasi jam 09.00 WIB pagi selesai jam 12.00 WIB, istirahat salat. Mulai lagi jam 13.00 WIB sampai magrib," ujarnya.
Wahyu mengatakan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 luar negeri baru selesai paling lambat pada pukul 00.00 WIB.
"Kecuali mereka (perwakilan pengunjuk rasa) mau diterima jam 02.00 WIB pagi," imbuhnya.
Pengamanan di Bawaslu
Kamis pagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperketat pengamanan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, menjelang rencana aksi unjuk rasa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) siang ini.
Berdasarkan pantauan , jumlah personel kepolisian yang berjaga lebih banyak dibandingkan sehari sebelumnya.
Selain itu, tiga kendaraan taktis milik Polda Metro Jaya, seperti mobil water canon dan mobil Barracuda, juga terparkir di depan Kantor Bawaslu
Meski tidak ada barikade kawat berduri seperti yang terpasang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, sejumlah polisi siaga berjaga di depan dan belakang pagar besi Kantor Bawaslu yang setinggi 2,5 meter.
Kapolsek Metro Menteng AKBP Dedy Supriadi mengatakan upaya memperketat keamanan ini merupakan hal yang wajar dilakukan saat akan ada unjuk rasa, terlebih saat masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Penambahan personel untuk pengamanan, dilakukan di kesatuan Brimob dari satu kompi (tiap kompi berjumlah seratus personel) menjadi empat kompi.
Deddy mengatakan, tidak hanya polisi, TNI juga ikut mengamankan Kantor Bawaslu.
"Yang pasti dengan personel yang ada kami selalu siap menjaga 24 jam, baik ada unjuk rasa maupun tidak ada," kata Deddy.
Sementara itu, petugas satuan pengamanan (Satpam) yang sehari-hari bertugas di Kantor Bawaslu, Agustinus Daniel mengatakan pengamanan pada Kamis ini memang lebih ketat dibandingkan hari biasanya.
"Jumlahnya banyak banget, di luar ada, di dalam ada, di belakang juga ada," kata dia.
Agustinus berharap dengan diperketatnya pengamanan di Kantor Bawaslu, aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan tertib dan aman. []
Baca juga:
- Kivlan Zen, Kenal Dunia Aktivis Sebelum Militer
- Perjalanan Karier Politik Eggi Sudjana
- TKN dan BPN Tanggapi Eggi Sudjana Tersangka Makar
