Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kontroversial itu akan dilakukan secara hati-hati, cermat, dan transparan demi membangun bangsa dan negara.
Dia juga menjamin pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
Punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan negara.
"DPR membahas RUU Cipta Kerja secara hati-hati, terbuka, transparan, dengan mengutamakan kesinambungan pelaksanaan dari hasil RUU Ciptaker, sehingga punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan negara," kata Puan Maharani dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 19 September 2020.
Baca juga: Gerindra Janji Kawal Pembahasan RUU Cipta Kerja
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu kemudian berkata, agenda pembahasan RUU Ciptaker memang terbuka untuk publik, bisa diakses melalui laman resmi DPR RI.
Puan menegaskan, DPR masih membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui siaran live streaming.
"Pembahasan dilakukan terbuka, bisa dilihat di TV Parlemen, akan ada tim yang merumuskan secara transparan, baik dan benar, serta punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan negara," katanya.
Kendati demikian, dia belum bersedia berspekulasi apakah RUU Ciptaker bisa segera dirampungkan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021.
Baca juga: Diskusi GAMKI - Sofyan Djalil Soal RUU Cipta Kerja
"Apakah ini selesai (di masa sidang ini) atau tidak? Apakah akan segera diselesaikan? Saya minta DPR tetap membahasnya secara hati-hati dan transparan," ucap Ketua DPR Puan Maharani.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020, Puan mengatakan target menyelesaikan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi kuat demi menjaga kepentingan negara.
Adapun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip pengawasan dan keseimbangan pada pemerintahan. []
