Jakarta - Dalam perjalanan Republik Indonesia berdiri, jabatan kepala negara yang diemban Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie paling singkat, hanya 17 bulan. Tepatnya sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999. Namun, era Habibie merupakan masa-masa kritis Indonesia, khususnya kondisi ekonomi yang saat itu mengalami krisis moneter.
Runtuhnya Orde Baru dan lengsernya Presiden ke-2 Indonesia Soeharto membuat Habibie ditinggali sejumlah masalah ekonomi, mulai dari tutupnya sejumlah bank dalam negeri, kurs mata uang rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat (AS), hingga krisis keamanan di beberapa daerah akibat aksi demonstrasi dan penjarahan terhadap warga keturunan Tionghoa.
Setelah mengambil sumpah pada 21 Mei 1998, Habibie langsung bergerak cepat. Ada 2 langkah stabilisasi yang ia ambil, yakni stabilisasi politik dan perbaikan ekonomi.
Habibie melakukan stabilisasi situasi politik dengan memberikan amnesti kepada seluruh tahanan politik. Ia juga menginisiasi keterbukaan informasi melalui Undang-Undang Kebebasan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999.
Habibie juga menandatangani UU Nomor 2 Tahun 1999. Sebuah aturan yang memperbolehkan pembentukan partai politik sehingga politik nasional lebih sehat dan tidak terfusi menjadi 3, yakni Golkar, PDI, dan PPP.
Di sisi ekonomi, Habibie menginisiasi pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Ia bermaksud untuk membantu bank-bank yang mengalami masalah finansial untuk memenuhi kewajiban kepada nasabahnya.
Habibie juga mengimplementasikan kebijakan moneter yang disarankan International Monetary Fund untuk percepatan Indonesia keluar dari krisis moneter Asia. Habibie juga menandatangani UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini dimaksudkan agar investasi kembali masuk ke Indonesia dan roda bisnis nasional dapat berputar secara kompetitif dan tidak bersifat monopolistik.
Habibie sempat mampu 'menjinakkan' kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS dari Rp 16.800 pada Juni 1998 menjadi Rp 6.550 pada 28 Juni 1999. Hal ini ia lakukan melalui restrukturisasi perbankan guna meredam hiperinflasi di dalam negeri.
Inisiator pesawat nasional tersebut kemudian digantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 20 Oktober 1999. Usai tidak lagi menjabat sebagai presiden, Habibie sempat meninggalkan Indonesia dan menetap di Jerman.
Ia kembali lagi ke Indonesia saat diminta Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi penasihat presiden. Ia juga menjadi Penasihat Presiden Bidang Sumber Daya Manusia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Habibie wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat pada Rabu 11 September 2019, pukul 18.05 WIB. Ia dimakamkan di sebelah makam sang istri, Hasri Ainun Habibie, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Pusat pada Kamis sore, 12 September 2019.
Baca juga:
- Empat Tokoh Dunia Miliki IQ Tinggi Seperti BJ Habibie
- Nurtanio, Pahlawan Sekelas BJ Habibie Pencipta Pesawat
