Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki keseriusan dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan, dibuktikan dengan kesuksesan dalam memberantas sengketa dan konflik pertanahan akibat mafia tanah, seperti kasus sindikat mafia tanah yang terjadi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Pemberantasan mafia tanah tidak terlepas dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bersinergi memberantas mafia tanah.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah BPN Sumut dan juga dukungan Bapak Gubernur dalam mengungkap kasus mafia tanah di Sumatera Utara ini," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui video conference saat memberikan keterangan terkait penyerahan tersangka dan barang bukti kasus mafia tanah di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis 17 Desember 2020.
Sofyan mengungkapkan, Presiden sangat peduli terhadap hak-hak rakyat dan permasalahan mafia tahun ini.
"Presiden sangat peduli dan mengamanatkan kepada kami untuk menyertipikatkan seluruh tanah di Indonesia, hari ini banyak tanah yang belum terdaftar sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mafia tanah ini dan saat ini kami mampu menyertipikatkan 10 juta bidang tanah pertahun dan diharapkan itu mampu memperkecil ruang lingkup oknum tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah BPN Sumut dan juga dukungan Bapak Gubernur dalam mengungkap kasus mafia tanah
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu mengatakan, modus dari mafia tanah ini dengan cara memalsukan surat-surat tanah.
"Kegiatan mafia tanah ini sudah sejak tahun 2000 milik PTPN II kemudian di tahun 2015 oknum ini memalsukan sertipikat tanah dan mengajukan gugat ke pengadilan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sah," ujarnya.
Kapolda Sumut, Martuani Sormin Siregar memaparkan kasus ini sangat penting dan harus segera diselesaikan.
"Tanah ini ke depannya akan di bangun sport center Provinsi Sumut, dan sebagai penjaga Kamtibmas di Sumut, Polda Sumut harus memastikan bahwa tanah ini memiliki hak yang berkekuatan hukum bahwa tanah ini bukanlah milik orang lain," ungkapnya.
Dia juga mengatakan, ketika di selidiki dan dilakukan penyelidikan, ternyata terbukti para tersangka memalsukan surat tanahnya.
"Kami memastikan siapapun yang terlibat dalam sindikat kelompok mafia tanah ini akan kami tindak melalui Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut," katanya.
Setelah diselidiki terdapat 4 tersangka yang menggunakan modus dengan cara membuat 95 surat tanah palsu dengan luas kepemilikan sekitar 138 hektare.
Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi menghadiri kegiatan ini, dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait atas keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah ini.
"Terima kasih Kementerian ATR/BPN, Polda Sumut dan Kejatisu yg sudah mengungkap kasus mafia tanah ini dan harapannya tidak ada lagi masyarakat yang berani melakukan hal–hal yang dapat merugikan sehingga harus berurusan dengan hukum," ucapnya.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Harry Sudwijanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Dadang Suhendi turut menghadiri pula konferensi pers ini. Acara berakhir dengan penandatanganan nota penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Kejatisu. []
(Handini)
Baca juga:
- Kementerian ATR/BPN Dorong Sektor Industri Properti
- Kementerian ATR/BPN Konsen Peningkatan Peringkat EoDB
- Kementerian ATR/BPN Beri Layanan Terbaik dalam Berbagai Hal
