Jakarta - Ease of Doing Business (EoDB) terus didorong Pemerintah Indonesia. 2020 ini, Indonesia masih tertahan di peringkat ke-73, padahal Presiden Joko Widodo menargetkan agar peringkat EoDB Indonesia bisa naik hingga peringkat 40 dunia dari 190 negara.
Peningkatan peringkat EoDB ini menjadi concern bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPB).
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, Bank Dunia telah menjadikan Ibu Kota Negara Indonesia, DKI Jakarta sebagai pilot project pelaksanaan EoDB di Indonesia.
"DKI Jakarta bersama Surabaya akan menjadi barometer EoDB di Indonesia," kata Himawan Arief Sugoto saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPN Provinsi DKI Jakarta di Hotel Shangri-La, Rabu, 2 Desember 2020.
Sekjen menyebut, EoDB Indonesia memang sangat tertinggal jauh, untuk region Asia Tenggara serta Asia. "Kita sangat tertinggal di Asia Tenggara. Sebagai catatan, dari Laos saja kita kalah. Padahal kita targetkan di Asia kita masuk 50 besar," ungkap Himawan Arief Sugoto.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan integrasi data pertanahan dalam rangka Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan peringkat EoDB serta Sustainable Development Goal's atau SDG's.
"Kolaborasi tersebut merupakan bentuk kerja bersama Kanwil BPN DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta guna menunjang DKI Jakarta menjadi kota dengan administrasi yang lebih baik," kata dia.
Dia pun berharap agar Jakarta dapat menjadi kota lengkap, sehingga menjadi barometer pelaksanaan EoDB di Indonesia.
"Untuk itu, kolaborasi yang baik ini terus dilanjutkan guna men-support dalam penciptaan kota lengkap," jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono berharap agar pelaksanaan Rakerda ini memberikan pandangan ke depan dalam pelaksanaan pekerjaan.
"Rakerda ini juga akan memberikan best picture bagi jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta tiap-tiap Kantor Pertanahan di DKI Jakarta dalam kegiatan pendaftaran tanah," jelas Dwi Budi Martono. []
Baca juga:
- Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari PT PLN
- Wamen ATR/BPN Serap Aspirasi Warga Papua dan Papua Barat
- Kementerian ATR/BPN Godok Juknis Kadaster 3D
