Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) karena mampu meleverage dana PMN dengan baik.
Penilaian periode 2018 yang juga dilakukan melalui Z-Score ini melihat tren kenaikan aset, total utang, dan ekuitas BUMN yang aman dari kategori merah berarti berarti kondisi sebelum kebangkrutan (distress).
Ketiga BUMN itu adalah PT Hutama Karya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Sri Mulyani mengatakan salah satu contoh apresiasi untuk PT Hutama Karya dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja, potensi penambahan penerimaan pajak dari pekerja, penghematan waktu tempuh mudik, penurunan biaya logistik, dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saat pembangunan jalan tol dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabotabek.
Sedangkan PLN diapresiasi karena dana Rp 5 triliun yang didapatkannya dapat dikelola untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik, termasuk untuk energi baru terbarukan, listrik desa serta percepatan di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal.
Baca juga: 7 BUMN Alami Kerugian, Salah Satunya Perum Bulog
Menkeu menjelaskan PMN 2015-2018 mengalami penambahan sebesar Rp 130 triliun. PMN dapat mendanai total proyek senilai Rp 356 triliun atau terleverage sebanyak 2,72 kali.
"Karena memang BUMN ini didesain untuk melakukan leverage. Jadi, kenaikan dari ekuitas tentu di-leverage dengan penambahan utang dalam rangka untuk akselerasi," tuturnya seperti dilansir Tagar dari kemenkeu.go.id, Selasa, 3 Desember 2019.
Untuk 2020, alokasi PMN BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18 triliun. Alokasi yang diberikan kepada beberapa BUMN itu diharapkan dapat mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan.
"Kami akan terus memperbaiki metodologinya sehingga dampak komunikasi sosial ekonomi ini akan terus bisa dipresentasikan sebagai akuntabilitas publik," ucapnya. []