Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengapresiasi niat Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hendak mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Langkah itu disampaikan langsung oleh Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin, 28 September 2020 lalu.
Kita dorong pemerintah bekerja sigap, melakukan belanja dan mengoptimalkan dana serapan PEN, dan kita dorong pemerintah dapat merealisasikan rencana pengadaan vaksin
"Paling tidak, regulasi ini menunjukkan adanya kepastian hukum terkait seluk-beluk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya," kata Anis melalui pernyataan tertulisnya kepada Tagar, Rabu, 30 September 2020.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengajak masyarakat untuk terus mengawal penggunaan anggaran tersebut.
Pasalnya, Airlangga menyebut perhitungan total kebutuhan vaksin senilai Rp 37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp 3,8 triliun pada 2020 dan RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp 18 triliun.
"Perlu kita awasi dan kita kawal penggunaan anggaran negara ini sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.
Anis mengaku, pada Agustus 2020 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 sudah dialokasikan. Anggaran itu diambil dari program PEN khususnya klaster kesehatan yang penyerapannya masih lambat.
Dalam penjelasan itu, diperkirakan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 23,3 triliun. Nantinya dana ini digunakan untuk pemanfaatan program kesehatan, salah satunya dialokasikan untuk pengadaan vaksin Covid-19.
Namun, menurut dia, serapan dana PEN itu masih terbilang rendah. "Saya mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih sigap dalam melakukan belanja negara," kata dia.
Persoalan ini disampaikannya, melihat realisasi anggaran PEN per 17 September 2020 sebesar Rp 254,4 triliun, atau 36,6 persen terhadap pagu sebesar Rp 605,2 triliun.
Jika dilihat perkelompok program, tambahnya, realisasinya adalah kesehatan (Rp 18,45 triliun atau 33,47 persen), perlindungan sosial (Rp 134,4 triliun atau 57,49 persen), sektoral K/L atau Pemda (Rp 20,53 triliun atau 49,26 persen), insentif usaha (Rp 22,23 triliun atau 18,43 persen), dan dukungan UMKM (Rp 58,74 triliun atau 41,34 persen).
"Program pembiayaan korporasi bahkan sama sekali belum terealisasi dari anggaran 53,57 triliun. Serapan dana yang masih rendah ini saya kira menjadi catatan buruk bagi Pemerintah," ujarnya.
Kemudian, Anis juga membeberkan secara rinci analisanya jika pertumbuhan realisasi hanya 20 persen per-bulan hingga akhir tahun, maka realisasi serapan dana PEN hanya akan mencapai 50-60 persen.
Selanjutnya, jika saat ini baru ada 1 program saja yang mencapai 50 persen, maka sampai akhir tahun diperkirakan maksimal hanya 50 persen serapan anggaran yang sudah disediakan.
"Artinya, akan ada dana lebih dari 300 triliun yang tidak terserap untuk penanganan Covid. Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan tujuan utama Program PEN belum terasa dan belum dinikmati rakyat," kata dia.
- Baca juga: DPR: Segitiga Emas Pariwisata Bali, Labuan Bajo, dan Sumba
- Baca juga: Narkotika Marak di Sumut - Aceh, DPR: Jokowi Harus Tegas!
"Jadi, kita dorong pemerintah bekerja sigap, melakukan belanja dan mengoptimalkan dana serapan PEN, dan kita dorong pemerintah dapat merealisasikan rencana pengadaan vaksin ini, karena inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat," ucap Anis menambahkan.[]
