Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirombak total. Ia menyerahkan perbaikan tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi ingin Erick Thohir dapat memaksimalkan kebijakan yang baik.
"Yang jelas saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada. Semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif, jangan sampai ada aset yang tidak produktif, sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 November 2019.
Namun Jokowi mengatakan urusan perombakan itu, apalagi yang berkaitan dengan teknis, bisa ditanyakan ke Erick Thohir langsung.
Jokowi mengatakan, jika selama ini pengelolaan dalam tubuh BUMN dianggap tidak baik, maka menurutnya tugas Erick Thohir untuk membenahi itu semua sebagai Menteri BUMN.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, mendukung langkah Erick Thohir membersihkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN dari sisa-sisa rezim Menteri BUMN sebelumnya.
"Karena banyak yang ugal-ugalan dan indikator kinerjanya tidak bagus," ujar Bhima di Jakarta, Kamis, 21 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Bhima mengatakan keputusan Erick untuk melakukan perampingan, pembersihan, penggantian deputi, hingga pembentukan inspektorat jenderal perlu dibarengi juga dengan perbaikan kinerja.
Diketahui Menteri BUMN Erick Thohir resmi merombak pejabat eselon I Kementerian BUMN sebagai bagian menjalankan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.
Pejabat eselon I itu kemudian ditempatkan kembali sebagai direksi di sejumlah perusahaan BUMN, yang pengangkatannya efektif mulai 18 November 2019. []