Oleh: Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean
Hampir dua bulan sudah Ahok yang sekarang lebih suka dipanggil BTP marah-marah ke Pertamina, viral melalui video YouTube yang bebas diakses semua pihak. BTP adalah sang Komisaris Utama, perwakilan utama pemegang saham, mewakili negara dan rakyat untuk mengawasi operasional Pertamina.
Saat marah-marah, BTP membuka banyak permasalahan, kemudian publik menyebutnya sebagai aib Pertamina. Aib manajemen pemerintah tentu sesuatu yang memalukan, bentuk penyimpangan yang seharusnya dalam sebuah pemerintahan yang diatur pranata hukum, namanya penyimpangan haruslah ditindak secara hukum.
Tapi apa yang terjadi pascamarah-marahnya BTP setelah dua bulan? Belum terlihat apa-apa. Hmmmm...!
Minggu lalu saya mencoba mengangkat satu aib yang diungkap BTP, yaitu soal proyek digitalisasi yang menurut BTP, pelaksana meminta dana Rp 500 miliar dan BTP menolak menandatangani persetujuan sebagai Komisaris Utama yang memang persetujuannya dibutuhkan.
Baca juga: Berkaca Kasus Prancis, PA 212 Teringat Ahok Bikin Perpecahan
Tapi anehnya proyek tersebut menurut Pertamina terus berjalan meski semua serba gelap gulita, kontrak tidak jelas dan nilainya pun gelap. Apalagi prosesnya dan scope pekerjaannya, padahal Pertamina katanya sudah menggunakan sistem yang menunjang transparansi.
Pertanyaan besarnya di sini adalah, masihkah Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara yang mewakili negara dan rakyat menunjuk Ahok BTP melalui Kementerian BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang mengendalikan Pertamina?
Jika iya, mengapa aib yang dibuka BTP sekarang masih sunyi? Atau saya yang tak mengetahui langkah BTP di dalam? Melangkah dalam sunyi?
Semoga BTP dalam kesunyian dan kesendiriannya di Pertamina tetap melangkah, mewujudkan Pertamina yang bersih dan transparan, karena ini adalah harapan seluruh rakyat Indonesia.
Kegusaran BTP yang disampaikan itu tentu juga adalah kegusaran Presiden Jokowi. Salah satu perintah presiden soal Pembangunan Kilang Minyak, hingga kini tidak jalan, juga gelap.
Apakah manajemen Pertamina menolak perintah presiden ini dengan cara halus, yaitu berputar-putar dalam argumen? Tampaknya BTP harus lebih garang lagi dan masih kurang garang, karena perintah Presiden Jokowi pun tak dilaksanakan.
Baca juga: Apa Kabar Kisah Ahok Bongkar Aib Pertamina?
Ini baru 2 hal soal Digitalisasi dan Kilang, bagaimana dengan yang lain? Soal Elpiji, BBM penugasan dan non penagasan, bisnis yang lain, karena ada 142 anak perusahaan yang melakukan bisnis di Pertamina.
Melihat 2 hal besar di atas, tampaknya semua patut diduga main gelap gulita di Pertamina dan harus diterangi dengan senter penegak hukum atau mungkin didahului dengan mencari manajemen baru untuk Pertamina.
Saya masih ingat Bapak Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan pernah berkata, kalau Pertamina adalah sumber kekacauan paling banyak.
Bung BTP, apakah butuh tenaga kekuatan rakyat untuk mendobrak semua ini? Kita siap bantu sebagai rakyat karena bung BTP di sana mewakili pemilik, yaitu negara dan rakyat. Jangan sampai nanti publik melihat bahwa Presiden Jokowi tak mampu mengendalikan Pertamina dan tak mampu melawan mafia migas di dalam. []