Sibolga - Wacana pemerintah menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat atau 100 persen mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPRD sementara Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumory.
Jamil mengaku, meski masih sekadar wacana, namun pemerintah dinilai terlalu mendadak menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
"Seharusnya masih belum, paling tidak ada tahapan-tahapan, tidak tiba-tiba saja, sementara alokasi yang mereka berikan berkurang," katanya, Selasa 3 September 2019.
Menurut Jamil, jika pemerintah pusat serius menaikkan iuran BPJS Kesehatan sampai 100 persen, dampak yang terjadi, tagihan pembayaran akan terus bermasalah, mengingat belum stabilnya ekonomi masyarakat di daerah.
"Apapun ceritanya mau kenaikan 100 persen saya akan tetap berjuang, agar masyarakat Kota Sibolga tetap mendapat perlindungan BPJS Kesehatan, termasuk asuransi nelayan ini akan saya dorong tetap, karena negara bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya," tutur Jamil.
Kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian iurannya
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah pusat dan pihak BPJS Kesehatan agar mengevaluasi kembali rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan seratus persen tersebut.
Karena menurut Jamil, kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga berkaitan dengan subsidi pemerintah daerah, yang telah mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah per tahun.
"Dengan anggaran yang ditampung APBD itu hampir dua miliar, maka harus kita ambil langkah-langkah, kalau ini naik, berarti kita perlu tambahan anggaran dua miliar lagi," ucapnya.
Selain itu kata Jamil, pihaknya akan menyusun jadwal pertemuan dengan pemerintah daerah, rumah sakit dan BPJS Kesehatan, untuk membahas kenaikan iuran tersebut, terutama mengenai kepesertaan subsidi pemerintah.
Humas BPJS cabang Sibolga Hafis, mengatakan secara nasional untuk daerah Kota Sibolga belum diberlakukan, namun kemungkinan akan terjadi dan menunggu instruksi dari pemerintah.
"Kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian iurannya, ketika instruksi penyesuaian iuran sudah kita terima, tentu akan kita lakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat," tuturnya.[]
