DPR Sebut Data BPJS Kesehatan Mudah Dibobol

Data peserta BPJS Kesehatan disebutkan oleh anggota Komisi XI DPR mudah dibobol yang bisa mengakibatkan kerugian negara, BPS diminta merapikan data
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2019. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra)

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mudah dibobol. Untuk itu, data yang berkaitan dengan masyarakat pengguna BPJS harus dibuat secara rinci dan akurat.

Politikus dari PDI-Perjuangan ini mengatakan, pembobolan dapat sangat merugikan bagi Negara.

"Tanpa data yang akurat kebijakan publik susah sekali dirumuskan atau dibuat menjadi efektif. Karena datanya sendiri kan tidak akurat, itu sebabnya salah satu temuan BPKP adalah agar BPJS ini mengecek ulang dan melakukan pembersihan data-data yang muncul seperti 26.000 kepesertaan yang tdk jelas," kata Hendrawan kepada “Tagar”, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Pria bergelar profesor ini menyebut pendataan rakyat miskin harus diperjelas agar tidak ada penyalahgunaan. "Kalau dalam konteks tata kelola menjebol BPJS paling gampang dilakukan. Jadi kalau mau menjebol uang negara pintu masuk lewat BPJS paling gampang itu sebabnya data harus dibuat," katanya.

[Baca juga: BPJS Kesehatan Wajibkan Pembayaran Autodebet]

Ia meminta kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera merapikan data."Jangan sampai kita menyembunyikan niatan jahat dalam angka-angka itu karena membobol uang nNegara melalui BPJS salah satu yang paling mudah . Jalan untuk membobol selain BLBI lewat BPJS, harus ada tata kelolanya ditingkatkan dulu, sistem kapitasi diefisiensikan," ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, 2 September 2019, menggelar rapat gabungan antara Komisi IX dan Komisi XI bersama Pemerintah. Rapat gabungan DPR mengundang Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian PMK), BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Bappenas.

Rapat gabungan ini bertujuan mencari solusi kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan yang diwacanakan akan naik. Dalam rapat ini, berbagai argumentasi disampaikan anggota Komisi IX dan anggota Komisi XI.

"Tapi semua mulanya dari data, karena datanya. Pokoknya gini, data orang miskin ini selalu menjadi permainan karena menolong orang miskin selalu jadi program dari berbagai kementerian," ucapnya.

Usai rapat, ia menyatakan mendukung adanya pembuatan Panitia Khusus (pansus) untuk pembahasan BPJS. Usulan Pansus ini dikemukakan beberapa anggota dalam rapat gabungan.

"Pansus setuju hanya memang waktunya sudah mepet sekali, karena akhir September harus disetujui kan anggota dewan juga sibuk banyak yang harus keluar negeri sebelum mengakhiri masa jabatannya," kata dia.[]

Berita terkait
BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Beralih Asuransi Swasta
Anggota Komisi XI DPR RI menilai apabila BPJS Kesehatan tidak berbenah maka banyak masyarakat yang lari ke asuransi swasta.
DPR Soroti BPS Soal Data Orang Miskin di BPJS Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI mengkritisi data BPS soal data orang miskin dalam BPJS Kesehatan, karena datanya tidak akurat dan tumpang tindih.
DPR Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
pemerintah diminta untuk segera memperbaiki data terpadu kesejahteraan sebagai basis data penentu Penerima Bantuan Iuaran (PBI).
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara